LAMANINDO.COM, SEMARANG — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk mendorong restrukturisasi distribusi tanah sebagai upaya mempercepat pemerataan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan saat memberikan kuliah umum di Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (02/05/2026).
Dalam paparannya, Nusron mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi dalam pengelolaan pertanahan.
“Sebelum dilantik, saya dipanggil Presiden untuk menciptakan restrukturisasi distribusi tanah yang mengedepankan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi. Tiga hal itu menjadi kunci,” ujar Nusron di hadapan sekitar 100 peserta yang terdiri dari dosen dan mahasiswa dari berbagai fakultas.
Ia menjelaskan, restrukturisasi distribusi tanah menjadi langkah strategis mengingat masih tingginya ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia. Menurutnya, dominasi kepemilikan oleh kelompok tertentu menyebabkan akses masyarakat terhadap tanah sebagai sumber ekonomi belum merata.
Mengacu pada pemikiran ekonom Hernando de Soto melalui konsep legal access, Nusron menekankan bahwa kepemilikan dan akses legal terhadap tanah merupakan faktor krusial dalam pengentasan kemiskinan. “Seseorang sulit keluar dari kemiskinan tanpa akses paling dasar, yakni tanah,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan pertanahan yang dijalankan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pemerataan, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi. Pemerintah, kata dia, tetap memberi ruang bagi pelaku usaha besar, sembari mendorong kelompok kecil untuk berkembang.
“Adil saja tidak cukup, merata saja tidak cukup tanpa keberlanjutan ekonomi. Yang kecil harus tumbuh menjadi besar, dan yang belum memiliki akses harus diberikan kesempatan,” tegasnya.
Kuliah umum tersebut berlangsung interaktif dan mendapat antusiasme tinggi dari mahasiswa. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Umum Yayasan Wahid Hasyim Semarang, Noor Achmad; Rektor Universitas Wahid Hasyim, Helmy Purwanto; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; serta Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Kartono Agustiyanto, beserta jajaran. (mw/fa)