LAMANINDO.COM, JAKARTA — Perjuangan untuk mendapatkan penambahan armada kapal feri di lintasan penyeberangan Batauga–Kadatua/Siompu, Kabupaten Buton Selatan akhirnya menemui titik terang. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merespons positif usulan penambahan kapal demi meningkatkan aksesibilitas antarpulau di wilayah ini.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan khusus antara Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, dan Anggota DPRD Buton Selatan, Haslimin, Kepala Bappeda Buton Selatan, La Ode Haerudin, Kepala Dinas Perhubungan Buton Selatan, LM Ilmayang Amli bersama Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Pertemuan strategis ini difasilitasi langsung oleh Anggota DPR RI yang juga Ketua DPW PKB Sulawesi Tenggara, Jaelani.
“Ini kabar yang sangat menggembirakan bagi warga Buton Selatan, khususnya masyarakat Kadatua dan Siompu. Penambahan armada ini adalah hasil perjuangan bersama untuk memperlancar mobilitas warga dan mendongkrak perekonomian daerah,” ujar Anggota DPRD Buton Selatan, Haslimin kepada wartawan usai pertemuan tersebut.
Selama ini, lintasan penyeberangan Batauga–Kadatua/Siompu hanya dilayani oleh satu unit armada feri secara bergantian. Kondisi tersebut dinilai kurang optimal dalam menampung tingginya volume penumpang maupun barang.
Melalui rencana penambahan ini, alokasi pelayanan akan dipisah secara khusus:
Lintasan Batauga–Kadatua dilayani 1 unit armada feri. Begitupun dengan lintasan Batauga–Siompu, dilayani 1 unit armada feri.
Menurut Haslimin, berdasarkan hasil rapat internal ASDP, satu unit kapal feri rencananya bakal direlokasi dari wilayah Pontianak ke Buton Selatan untuk mengisi lintasan baru tersebut.
Meski ASDP telah memberi lampu hijau, lanjut Haslimin, operasional kapal tambahan masih bergantung pada penerbitan izin lintasan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan bersama jajaran DPRD berkomitmen bergerak cepat melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan.
“Kami berharap proses perizinan di Kemenhub bisa tuntas dalam waktu dekat. Begitu izin keluar, kapal relokasi siap beroperasi sehingga masyarakat tak perlu lagi menunggu terlalu lama di pelabuhan,” tegas Haslimin.
Langkah ini diharapkan tak sekadar memangkas waktu tunggu penyeberangan, tetapi juga memperlancar arus distribusi logistik, merangsang geliat UMKM lokal, serta mempercepat pemerataan ekonomi di kawasan kepulauan Buton Selatan. (sr)