Oleh: Malik Ibrahim S.Sy
PROLOG Kali pertama dalam sejarah bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak ditahun yang sama yakni pada tahun 2024. Riak – riak demokrasi nampaknya makin beragam oleh karena dari hari kehari, ruang – ruang diskusi public untuk mengurai problematika dan tantangan yang akan dihadapi terus berkelanjutan untuk menemukan solusi efektifnya demi mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik.
Pada pemilu 2019 yang lalu, telah melahirkan pemimpin dengan iklim kepemimpinan yang sudah dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, tentu saja ini merupakan buah dari proses penyelenggaraan pemilu yang sukses dengan sinergisme para penyelenggara yang luar biasa besar untuk menggalang kekuatan demi menaklukan segala macam tantangan.
Transformasi ini tentu saja bukanlah hal yang baru dalam sejarah Panjang pesta demokrasi kita. Sudah seyogyanya penyelenggara pemilu malakukan upaya terintegrasi untuk membawa persepsi masyarakat bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait mengawal jalannya ketertiban disaat pemilihan diselenggarakan.
Jika pada pelaksanaan pemilu di tahun 2024 diselenggarakan dengan tertib dan damai, sama artinya dengan menjaga optimisme terhadap masa depan politik demokrasi di Indonesia, mengingat kriteria penting dalam system politik demokrasi Indonesia adalah selain aspiratif, juga menghendaki pemilu yang tertib serta pemilu yang berjalan damai.
Setelah jadwal pemilu disepakati, selanjutnya tentu ada ruang partisipasi bagi semua lintas generasi, tidak saja para komisioner – komisioner yang sebelumnya terpilih, melainkan kesempatan emas itu datang kepada semua generasi untuk berpartisipasi aktif mengawal lancarnya prosesi dalam pelaksanaan sebagai jalur kontribusi serta memberikan ruang sebesar – besarnya bagi competitor mendistribusikan ide – ide cemerlangnya.
Terhadap kemajuan bangsa Indonesia dari seluruh aspeknya, rekruitmen penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu aspek dominan dalam mengejawantahkan partisipasi aktif seluruh rakyat untuk mengawal demokrasi yang sudah sejak lama terbangun. Demokrasi yang secara luas diartikan sebagai suatu system pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tidak boleh begitu saja dinafikan oleh seluruh rakyat Indonesia terkhusus kader – kader terbaik bangsa yang sudah sejak lama menempakan diri dalam organisasi – organisasi kemasyarakatan atau yang biasa kita kenal dengan aktivis.
Demokrasi yang oleh sebahagian banyak orang mengartikanya sebagai suatu aksesibilitas menuangkan kontribusi gagasan dan ide yang secara implisit tertuang dalam pembukaan UUD 1945 sesungguhnya merupakan suatu perisai bagi masyarakat luas untuk terus membenahi dan mengawal jalannya seluruh rentetan tidak saja pemilu itu apakah berjalan baik, tetapi juga memastikan bahwa penyelenggaraan serta penyelenggaranya itu harus berjalan sebagaimana mestinya.
Tidak bisa dipungkiri oleh kita semua bahwa landasan pacu dari semua yang ada di Indonesia adalah berawal dari adanya instrument politik, baik itu menyangkut kepentingan pribadi terlebih kepentingan umum. Semuanya tidak terlepas dari adanya suatu instrument Bersama yang sudah dimufakatkan serta dijadikan cita – cita Bersama untuk dilaksanakan. Kurang lebih seperti itulah jalannya demokrasi dimana aspek manusianya begitu menonjol untuk mengatur seluruh aspek manusia.
Secara sederhana dapat termanifestasikan seluruh cita – cita demokrasi itu bisa tercapai apabila dalam permulaan prosesi politik itu berlandaskan pada aspek – aspek yang memang sejalan dengan prinsip – prinsip yang berlaku dalam tatanan masyarakat kita. Nah sesungguhnya berawal dari situlah maka system demokrasi membuka kesempatan seluas – luasnya untuk para bibit – bibit unggul yang ada dibangsa ini. Mereka kader – kader terbaik ini tidak saja hanya untuk mengharapkan imbalan sesaat namun ada hal – hal yang lebih besar daripada itu yakni mengaktifkan nalar perjuangan dari para pendahulu kita untuk terus menerus membawa bangsa ini kearah yang lebih baik.
Penyelenggaraan pemilu di Indonesia disadari adalah sesuatu yang pokok dalam jalannya politik demokrasi. Bagaimana tidak, penyelengaraan pemilu melahirkan tokoh – tokoh politik bangsa yang dalam waktu yang sama diberikan wewenang oleh Undang – undang untuk mengatur ritme jalannya system pemerintahan. Ini sama artinya dengan menyeleksi siapa kader – kader terbaik itu untuk menjadi perwakilan rakyat yang mampu mengawal dan mengontrol jalannya seluruh aspek kehidupan yang ada dibangsa Indonesia. Oleh karena itu sesungguhnya yang paling penting dibangsa ini adalah seberapa besar kualitas yang dimiliki oleh para penyelenggara pemilu itu sebab pada penyelenggaralah sesunggunya filtrasi itu ada, disanalah proses yang paling ampuh untuk menyeleksi figure – figure yang layak.
Jika kita melihat dengan seksama, komposisi dari para komisioner baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah – daerah masih terlalu banyak para generasi baby boomers (Usia 50 tahun keatas) dibandingkan dengan aktivis – aktivis muda dan revolusioner. Ini tentu saja mengingangkari fakta bahwa dihampir seluruh belahan bumi manapun sesungguhnya sedang terjadi transisi lintas generasi. Semangat berbagi ruang yang tengah melanda hampir seluruh belahan dunia ini harus dimaknai sebagai konseskuensi logis dari adanya transisi aktivis yang harus berada ditampuk kekuasaan.
Melalui berbagai platform, banyak anak muda bergerak aktif menyuarakan kepedulian mereka terhadap berbagai isu. Mereka tergabung dalam satu ekosistem organisasi (Tempat ia dibina menjadi aktifis). Dalam konteks pemilu, yang diperlukan adalah pengawasan, terutama proses rekapitulasi suara sejak masih di TPS, baik ditingkat desa/kelurahan hingga ke tingkat nasional. Semangat itu adalah semangat yang hanya dimiliki oleh seorang aktivis yang revolusioner.
Pada fase ini dibutuhakan partisipasi aktivis dalam fungsi control, tentu saja secara informal, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil. Dengan partisipasi aktivis, diharapkan pengalaman pahit Pemilu 2019 tidak lagi terulang. Pemilu 2019 yang digelar secara serentak, terbukti amat rumit dan melelahkan, ketika mengakibatkan sejumlah petugas KPPS jatuh sakit, bahkan cukup banyak yang meninggal dunia. Pemilu yang seharusnya dilaksanakan secara damai dan ceria, pada beberapa titik justru berujung duka. Kemudian pengalaman suram lainnya adalah kuatnya praktik politik identitas.
Dengan rata-rata tingkat pendidikan yang lebih baik, rasanya tidak terlalu sulit bagi kelompok aktivis menyerap spirit toleransi, dan itu adalah sinyal baik untuk mereduksi pendekatan primordial dalam kontestasi pemilu.
Dengan partisipasi penuh dari kelompok aktivis, Pemilu 2024 diharapkan bisa berlangsung damai. Tidak hanya dalam gimik politik, tetapi harus bisa direalisasikan di lapangan. Kesepakatan damai di antara para kontestan yang biasa digelar menjelang pemilu, bukan lagi sekadar ritualistik. Dan sekali lagi, itu hanya dimiliki oleh seorang aktivis.
Seabad Indonesia pada tahun 2045 kelak, menjadi semacam tonggak, ketika kelompok aktivis tampil memimpin negeri dengan segala potensi dan kompetensinya. Di tengah arus perubahan zaman yang begitu cepat, selalu ada tempat bagi aktivis sebagai role model. Pemilu 2024 adalah pintu masuk bagi kelompok aktivis memberi kontribusi signifikan di segala lini.
Sebagaimana yang tertuang diatas, bahwa hal yang tidak bisa dipungkiri oleh kita semua bahwa landasan pacu dari semua yang ada di Indonesia adalah berawal dari adanya instrument politik, baik itu menyangkut kepentingan pribadi terlebih kepentingan umum, maka role model dari seorang aktivis disinilah berada. Bahwa semuanya tergantung instumen politik merupakan klausul yang harus dipikirkan mendalam oleh seluruh kelompok yang menginginkan bangsa ini lebih maju kedepan sebab jika benar bahwa semuanya bermula dari instrument politik dan penyelenggara pemilu adalah filtrasi pertama dalam memasuki dunia politik serta instrument politik, maka penyelenggara pemilu harus betul – betul di press sebagai agen control demi Indonesia yang lebih baik. Penyelenggara pemilu tidak boleh dalam perekruitannya salah mengambil atau salah memberikan orang peran yang sentral untuk mengatur Indonesia 5 tahun kedepan.
Paling tidak ada ada 3 alasan fundamental kenapa aktivis harus hadir ditengah – tengah penyelenggaraan pemilu :
- Pendobrak Sistem
- Daya Juang
Bermula dari pengalaman yang begitu Panjang, mentality perjuangan aktivis dalam membela dan memperjuangkan hak – hak masyarakat sipil yang dizolimi, tanpa sadar sesungguhnya sejak awal sudah membentuk karakter perjuannyannya jauh sebelum memasuki dunia praksis informal kerja. Daya juang itulah yang membekali semangat dan transformasi pergerakannya untuk malakukan upaya merongrong kesalahan menjadi suatu kebenaran yang dapat diterima ditengah – tengah masyarakat. Tanpa memandang kekuasaan dan jabatan, seorang aktivis yang memperjuangkan hak orang dengan beraninya mendobrak kemapanan system. Daya juang itu dapat dimaknai bahwa etalase perjuangan aktivis adalah etalase kebenaran. Memperjuangkan hak serta menuntut system yang salah jalur. Bisa saja terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu tentang actor yang berupaya memberikan justifikasy buruk pada instansi penyelenggara, justu itulah aktivis hadir sebagai pendobrak atas kesalahan yang diupayakan oleh sekelompok orang.
2. Energik
Kekuatan besar yang dimiliki seorang aktivis adalah pada kecakapannya memenejerial diri dan juga kelompoknya, dalam teori konsep system kelompok, sejatinya seorang aktivis mampu mengolah suasana menjadi lebih tertib dan dalam dalam kaitannya dengan peneyelenggaraan pemilu. Seorang aktivis yang energik adalah kemampuan yang dimilikinya untuk mengkomunikasikan sesuatu dengan fair dan tanpa berat sebalah.
3. Solutif
Tidak bisa disangkal lagi bahwa kemampuan komunikasi dan problem solver dari seorang aktivis adalah diatas rata – rata, artinya problematika yang diurai oleh seorang aktivis tidak pernah mendapati kemungkinan jalan buntu, dengan segala ilmu dan ide – ide yang dimilikinya, aktivis mampu terlibat dalam segala situasi untuk memberikan kontribusi gagasan pada persoalan dan tantangan yang dihadapi. Dalam penyelenggaraan pemilu, dibutuhkan komisioner – komisioner yang punya kecakapan setiap saat memberikan solusi untuk tercapainya tujuan penyelenggaraan itu sendiri
- Pemrakarsa Politik Ide
1. Demokrasi Sehat
Ditengah terpaan isu politik identitas yang renerobos masuk dalam etalase politik Indonesia, tidak sedikit orang yang secara membabi buta mengikuti atau masuk kedalam pusaran politik identitas dengan tidak berkaca pada system politik sopan santun yang dimiliki Indonesia sejak lama. System politik yang terbangun sejak lama ini merupakan tolak ukur dari beradaban sejak Indonesia diprakarsai. Adanya turbulensi antar sesama rakyat Indonesia yang dihasut dengan politik identitas oleh para pemangku kepentingan merupakan buah dari minimnya gagasan kita sebagai anak bangsa dalam berpolitik. Generasi tua yang sibuk dengan instrument politik masa lalu seolah mengesampingkan fakta yang tengah terjadi, bagaimana mungkin suatu peradaban bisa maju jika para pemangku kebijakan berseliweran dengan kenyamanan instrument politik tempo dulu yang sudah kaku. Oleh karena itu, hadirnya seorang aktivis dalam gelanggang politik informal merupakan suatu landasan baru dan karena itulah kerangka politik kebaruan hanya dimiliki oleh seorang aktifis.
2. Politik Sopan Santun
Ketiadaan sikap dari pelaku politik masa lalu merupakan cikal bakal runtuhnya politik sopan santun di bangsa Indonesia. Adanya keterbelahan dalam nuansa politik Indonesia merupakan kegagalan besar pada setiap pejabat structural. Dengan bermodalkan kesopansantunan, seorang aktivis dalam penyelenggaraan pemilu mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas serta meberikan jaminan Pendidikan politik yang baik ditengah – tengah masyarakat.
3. Politik Value
Kelebihan besar dari seorang aktivis adalah kemampuannya dalam mengambil sikap. Sanggup memberikan keputasan yang berimbang dalam kondisi apapun tanpa mengorbankan integritas serta tegas dan lugas dalam memberikan penilaian pada suatu persoalan. Objektifitas dari seorang aktifis merupakan modal besar dalam suatu system kepemimpinan untuk menyelesaikan pertentangan po;itik. Dengan kata lain, orientasi politik dari seorang aktivis adalah orientasi jangka Panjang serta menumbuhhkembangkan politik pada nilai – nilai yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan
- Penyampai Amanat Rakyat
1. Tersalurnya Hak Pilih
Memilih dan dipilih adalah hak bagi setiap warga negara. Tanpa adanya kerja – kerja yang terencana, maka akan ada Sebagian orang yang tidak menyalurkan hak pilih/dipilihnya disaat pencoblosan diselenggarakan. Penyelenggara harus sedapat mungkin memastikan bahwa hak – hak warga negara dapat tersalurkan. Jika ada salah satu warga negara yang tidak diberikan haknya maka penyelenggara dalam hal ini harus bertanggung jawab.
2. Sinergitas Akar Rumput
Hampir disetiap masyarakat kelas menengah, mengharapkan komunikasi yang intens antara peneyelenggara dan masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu setiap penyelenggara tidak boleh menutup ruang pada masyarakat yang mempunyai kemungkinan bertanya. Masyarakat harus dijamin haknya dan dalam waktu yang sama harus diberikan pemahaman politik
3. Distribusi Aktivis
Seperti yang sudah diterangkan diatas, sekelompok aktivis adalah mereka yang terlibat dalam satu ekosistem organisasi. Aktifis dengan sifat iron stock yang dimilikinya, aktifis tidak mungkin lenyap ditelan zaman sebab proses kaderisasi berjalan efektif terus menerus. Adalah suatu keharusan bahwa yang wajib menahkodai suatu jabatan tertentu adalah memang orang – orang yang mempunyai kecakapan dan yang mempunyai kecukupan ilmu dibidang itu. Dengan nerbagai macam cabang il,u yang digeluti oleh aktivis maka kedepan yang seharusnya mengisi pos – pos jabatan adalah aktivis, sebab aktivis mempunyai mentality yang kuat serta berkesesuaian dengan zaman.
(Penulis adalah Pengurus MD KAHMI Wakatobi bidang Pemuda dan Olahraga periode 2022 -2027, Pengurus HMI BADKO Sultra bidang PAO periode 2018-2020)
