LAMANINDO.COM-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2025 di Kota Baubau, Senin (14/4/2025), sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk.
Dengan mengangkat tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat,” Musrenbang tahun ini menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan daerah dengan agenda nasional yang tertuang dalam RPJMN, terutama prioritas pembangunan Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam sambutannya, Ribka Haluk menyoroti lemahnya pengelolaan keuangan daerah Sultra yang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ia mendorong pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk lebih giat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong investasi lokal.
“Secara nasional, posisi pengelolaan APBD Sultra masih di peringkat bawah. Ini harus menjadi perhatian serius. Bupati, Wali Kota, dan OPD harus lebih bekerja keras. Kalau ada yang tidak serius, jangan ragu untuk diganti,” tegas Ribka.
Ia menambahkan bahwa reputasi kepala daerah dan birokrasi menjadi taruhannya jika tak mampu meningkatkan kinerja fiskal. Ribka bahkan mengusulkan agar pejabat dari Ditjen Keuangan Daerah tinggal sementara di Sultra untuk memberi arahan intensif.
Sementara itu, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menggarisbawahi pentingnya perubahan arah pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa pembangunan ke depan harus berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar keinginan segelintir pihak.
“Pembangunan tidak boleh lagi bersifat Top-Down. Kita harus mendengar suara masyarakat, dari bawah ke atas. Apalagi 65 persen anggaran kita masih bergantung pada transfer pusat. Harus lebih hemat dan tepat sasaran,” jelas Andi.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk menolak proyek-proyek yang tidak bermanfaat, seperti pembangunan monumen yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat atau lingkungan.
“Saya sudah sampaikan kepada Wakil Gubernur, tidak akan ada pembangunan yang mubazir. Keuangan daerah akan kami jaga ketat,” ujarnya tegas.
Musrenbang ini dihadiri oleh perwakilan dari 17 kabupaten/kota se-Sultra, dan sebelumnya telah didahului oleh Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan (Rakortekrenbang) untuk menyinkronkan program dari tingkat daerah hingga nasional. (**)