LAMANINDO.COM–Pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara (Sumut) untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Upaya ini dilakukan guna mendukung pencapaian target nasional penyelesaian 2.000 RDTR pada tahun 2028.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi bersama kepala daerah se-Sumut yang digelar Rabu (7/5/2025), menyampaikan bahwa Sumatera Utara dibebankan target penyelesaian 128 RDTR. Saat ini, baru 14 dokumen RDTR yang telah rampung, sehingga masih tersisa 114 dokumen yang perlu diselesaikan dalam waktu tiga tahun ke depan.
“Untuk mencapai target tersebut, kami menyepakati pola pembiayaan kolaboratif. Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi masing-masing menanggung 30%, dan sisanya 40% dibiayai oleh pemerintah pusat dengan dukungan dana Bank Dunia,” ujar Nusron.
Ia menekankan pentingnya RDTR dalam mendukung investasi, mempercepat perizinan, serta mencegah konflik pemanfaatan lahan. Dokumen ini, lanjutnya, menjadi instrumen hukum yang penting untuk menjamin kepastian ruang dan menjaga kawasan strategis dari perubahan fungsi yang tidak terkendali.
Kementerian ATR/BPN mendorong pemerintah daerah di Sumut segera menetapkan wilayah-wilayah prioritas untuk disusun RDTR-nya serta mengajukan permohonan resmi ke pusat agar proses pendampingan dan penyusunan bisa segera dimulai.
Turut hadir dalam rapat tersebut, antara lain Plt. Dirjen Tata Ruang Reny Windyawati, Dirjen Survei dan Pemetaan Virgo Eresta Jaya, serta jajaran pejabat pusat dan daerah lainnya. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, beserta seluruh kepala daerah dan Forkopimda Sumut juga turut ambil bagian dalam forum strategis ini.