LAMANINDO.COM, SUMEDANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program strategis nasional di bidang pertanahan dan tata ruang. Hal ini disampaikannya saat memberikan arahan pada kegiatan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).
“Kami membutuhkan kolaborasi dengan para kepala daerah minimal di tiga titik penting. Pertama, Reforma Agraria. Kedua, Pengadaan Tanah. Ketiga, Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang. Kolaborasi ini bersifat mutlak,” ujar Nusron Wahid dalam arahannya yang turut didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar.
Ia menjelaskan, peran kepala daerah sangat krusial karena secara ex-officio menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di wilayah masing-masing. Menteri Nusron menyebut kepala daerah sebagai kunci utama keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria.
“Bapak dan Ibu kepala daerah yang menentukan subjek penerima reforma agraria, sementara kami di pusat menentukan objeknya dan mengeksekusi program. Maka keberhasilan Reforma Agraria sepenuhnya bergantung pada sinergi kita,” katanya.
Menurut Nusron, tanpa sinergi yang kuat, berbagai program strategis seperti Reforma Agraria berpotensi mandek dan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Target pertanahan dan tata ruang tidak boleh sekadar angka di atas kertas. Ia harus terwujud nyata dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah,” tegasnya.
Kegiatan ini dimoderatori oleh Wakil Rektor IV IPDN Bidang Kerja Sama, Suhajar Diantoro. Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN juga mendorong kepala daerah untuk memahami peran strategis mereka dalam mendorong kebijakan pertanahan dan tata ruang yang berkelanjutan, sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merata.
Selain Menteri Nusron, sesi pengarahan juga diisi oleh Wakil Menteri Perhubungan, Suntana. Adapun Orientasi Kepemimpinan Gelombang II ini berlangsung pada 22–26 Juni 2025 dan diikuti oleh 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang belum mengikuti Gelombang I. (GE/JR/RED)