LAMANINDO.COM, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menyampaikan optimisme terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun anggaran 2026. Hal ini disampaikannya usai mengikuti Rapat Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (8/7/2025) di Jakarta.
“Kami akan bekerja keras dan konsisten menyelesaikan target-target program tahun ini sebagai pijakan untuk pencapaian 2026. Insyaallah, dengan kebijakan yang tepat, target PNBP bisa tercapai,” ujar Pudji yang didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Shamy Ardian, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng.
Dalam rapat tersebut, Sekjen memaparkan empat fokus utama kebijakan PNBP Kementerian ATR/BPN untuk tahun 2026, antara lain:
Peningkatan layanan informasi pertanahan secara elektronik, termasuk penguatan akses melalui Informasi Geospasial Tematik (IGT).
Peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi, khususnya melalui implementasi Sertipikat Elektronik.
Evaluasi kebijakan tarif layanan guna menciptakan iklim investasi yang sehat serta berpihak pada masyarakat.
Optimalisasi pemanfaatan aset milik kementerian guna mendukung peningkatan penerimaan negara.
Dengan strategi tersebut, Pudji menyatakan keyakinannya bahwa pencapaian target PNBP dapat diraih melalui sinergi dan konsolidasi seluruh jajaran ATR/BPN.
Sebagai catatan, Kementerian ATR/BPN mencatat rata-rata pertumbuhan PNBP sebesar 14,2% per tahun. Sekitar 97% dari total PNBP berasal dari layanan pertanahan, yang kini didorong penuh melalui sistem layanan elektronik.
Per Juni 2025, realisasi PNBP ATR/BPN telah mencapai Rp1,2 triliun atau sekitar 37,3% dari target. Adapun target penerimaan PNBP tahun ini dipatok sebesar Rp3,3 triliun, yang didominasi dari layanan pendaftaran tanah. (ls/yz/red)