LAMANINDO.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 akan difokuskan untuk memperkuat pelayanan pertanahan yang semakin akurat, berhati-hati (prudent), dan akuntabel. Hal ini ditegaskan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, pagu indikatif Kementerian ATR/BPN tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp7,78 triliun. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menyampaikan bahwa dana tersebut akan dimanfaatkan secara bertanggung jawab berbasis manajemen risiko.
“Dana yang disetujui ini akan kami gunakan dengan penuh tanggung jawab agar pelayanan kita semakin akurat, prudent, dan akuntabel,” ujar Nusron.
Anggaran itu akan dialokasikan untuk tiga program utama, yakni:
- Program dukungan manajemen,
- Program pengelolaan dan pelayanan pertanahan,
- Program penyelenggaraan penataan ruang.
Usulan Tambahan Anggaran untuk Percepatan PTSL
Menteri Nusron juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,63 triliun untuk mendukung pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kegiatan penataan ruang, serta belanja pegawai baru, termasuk CPNS dan PPPK.
“Kami mohon dukungan, terutama terkait penambahan anggaran agar percepatan PTSL bisa lebih masif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
DPR Dukung Tambahan Anggaran
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungan terhadap usulan penambahan anggaran tersebut. Menurutnya, langkah progresif Menteri Nusron patut didukung agar program-program strategis Kementerian ATR/BPN dapat terlaksana optimal.
“Saya pribadi mendukung tambahan Rp3,63 triliun karena Pak Menteri ini progresif. Kalau tidak kita dukung, beliau tidak bisa bergerak. Mudah-mudahan program yang langsung menyentuh masyarakat bisa kita prioritaskan,” kata Dede Yusuf.
Sebagai catatan, serapan anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2024 mencapai 99,04%, menunjukkan kinerja anggaran yang efisien dan efektif.
Rapat ini turut dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (jm/fa/red)