LAMANINDO.COM, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa tanah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Pra Rapat Koordinasi (Pra Rakor) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berlangsung di Jakarta, Selasa (16/7/2025).
“Tidak akan ada kebijakan pangan kalau tidak ada tanah. Tanah itu adalah problem kemanusiaan. Karena itu, semua program pangan harus bertumpu pada kepastian lahan,” ujar Nusron Wahid di hadapan jajaran BPK.
Dalam paparannya, Nusron menjelaskan berbagai strategi Kementerian ATR/BPN dalam mendukung swasembada pangan nasional sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Strategi tersebut mencakup perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), penerapan skema Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), serta optimalisasi tanah telantar dan tanah eks-HGB atau HGU yang masa berlakunya telah habis.
Menurut data Kementerian ATR/BPN, penerapan LSD terbukti efektif menekan laju alih fungsi lahan sawah secara drastis. “Dulu rata-rata alih fungsi bisa mencapai puluhan ribu hektare per tahun. Sejak ada LSD, dalam empat tahun terakhir hanya sekitar 5.600 hektare di delapan provinsi. Selama saya menjabat, saya belum pernah menandatangani satu pun izin alih fungsi LSD,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Nusron menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) hingga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Ia menegaskan, kebijakan tata ruang yang presisi sangat penting agar sektor pangan, perumahan, energi, hingga hilirisasi industri tidak saling tumpang tindih.
“Kita butuh tata ruang yang sinkron dan berpihak pada kepentingan nasional. Salah satunya untuk memastikan program swasembada pangan berjalan secara berkelanjutan,” jelas Nusron.
Turut menjadi pembicara dalam kegiatan ini yakni Kepala Badan Pangan Nasional, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Riset Nasional. Menteri ATR/BPN turut didampingi oleh Inspektur Jenderal Dalu Agung Darmawan dan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari. (jm/fa/sr)