LAMANINDO.COM, TERNATE – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya percepatan sertipikasi tanah, khususnya tanah yang digunakan untuk rumah ibadah dan aset milik organisasi keagamaan. Menurutnya, sertipikasi merupakan langkah strategis untuk mencegah potensi konflik pertanahan.
“Bisa ribut kalau sudah menyangkut masalah tanah, apalagi tanah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kalau belum disertipikatkan, biasanya aman ketika pemiliknya masih hidup, tetapi setelah wafat sering kali justru menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Itu kejadian banyak sekali,” ujar Nusron saat bertemu tokoh dan organisasi keagamaan di Ternate, Sabtu (23/8/2025).
Ia menegaskan bahwa konflik pertanahan tidak hanya terjadi pada tanah milik pribadi, tetapi juga kerap menimpa tanah untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Tanah wakaf maupun aset rumah ibadah dinilai sangat penting, baik dari sisi spiritual maupun ekonomi, sehingga rawan menimbulkan sengketa bila tidak memiliki kekuatan hukum.
“Supaya kejadian itu tidak terjadi, maka saya minta tolong tempat ibadah, masjid, musala, pesantren, madrasah, gereja, dan rumah ibadah lainnya, bagaimana caranya wajib hukumnya disertipikatkan. Baik itu sertipikat bentuknya wakaf maupun hak milik,” tegasnya.
Melalui program percepatan sertipikasi, pemerintah berharap tanah yang digunakan untuk kegiatan keagamaan dapat terlindungi secara hukum dan dimanfaatkan tanpa persoalan di kemudian hari. Nusron juga mengajak organisasi keagamaan untuk aktif mendukung upaya tersebut.
Dalam kunjungan itu, Menteri Nusron menyerahkan sembilan sertipikat tanah wakaf yang diperuntukkan bagi rumah ibadah dan yayasan pendidikan. Penyerahan disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Amar Manaf, serta perwakilan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) Maluku Utara, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Wakaf Indonesia, Fatayat NU, Muslimat NU, dan BAZNAS Maluku Utara.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan tersebut, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia; Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis; serta Kepala Kanwil BPN Maluku Utara, Lalu Harisandi, beserta jajaran. (ge/rt/sr)