LAMANINDO.COM, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan, selama satu tahun pertama masa pemerintahan Kabinet Merah Putih, tidak ditemukan satu pun kasus baru sengketa tanah yang timbul akibat produk kebijakan atau layanan Kementerian ATR/BPN.
“Alhamdulillah, sampai setahun ini saya berani mengklaim tidak ada kasus sengketa tanah yang baru. Dalam arti, belum ada produk kita selama setahun ini digugat atau bermasalah secara hukum,” ujar Menteri Nusron usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, sengketa pertanahan yang saat ini masih ditangani merupakan kasus lama yang telah berlangsung bertahun-tahun sebelum masa pemerintahannya. “Semua masalah pertanahan dan tata ruang yang ada sekarang adalah residu dari lima, sepuluh, bahkan lima belas tahun yang lalu,” jelasnya.
Nusron menekankan pentingnya langkah pencegahan melalui perbaikan sistem layanan pertanahan dan tata ruang yang akurat, transparan, dan akuntabel, agar tidak ada celah bagi praktik mafia tanah.
“Melawan mafia tanah paling efektif adalah dengan memperkuat sistem internal. Kalau sistem kita kuat, mereka tidak akan bisa membobol atau mengakali,” tegasnya.
Dalam laporan kinerja pencegahan tindak pidana pertanahan tahun 2025, Kementerian ATR/BPN mencatat keberhasilan menyelamatkan aset negara senilai Rp9,67 triliun, dengan total lahan seluas 13 ribu hektare yang berhasil diamankan dari potensi kejahatan pertanahan.
Kehadiran Menteri Nusron di Istana Negara kali ini juga turut didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, bersama para Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih lainnya. (dr/mw/sr)