LAMANINDO.COM, BANJARBARU – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa pendidikan yang layak merupakan hak setiap anak Indonesia tanpa pengecualian. Penegasan itu disampaikannya saat menghadiri peluncuran 166 Sekolah Rakyat oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/01/2026).
Peluncuran Sekolah Rakyat ini dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih, serta menjadi tonggak awal pengoperasian Sekolah Rakyat rintisan di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pendidikan dan pemberdayaan keluarga.
“Sekolah Rakyat merupakan bukti nyata kehadiran negara untuk memastikan setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, memperoleh hak atas pendidikan yang layak. Anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki harapan untuk bersekolah tanpa biaya, dengan fasilitas dan sistem pendidikan yang disiapkan secara serius,” ujar Wamen Ossy usai kegiatan peluncuran.
Ia menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat telah menunjukkan dampak positif yang signifikan bagi para peserta didik. Menurutnya, kesempatan dan dukungan yang tepat mampu mendorong anak-anak untuk menunjukkan potensi terbaik mereka.
“Tadi kita melihat langsung success story-nya. Bahkan Bapak Presiden sempat menitikkan air mata ketika menyaksikan bagaimana anak-anak ini, setelah diberi peluang dan kesempatan, mampu menunjukkan prestasi dan capaian yang membanggakan,” ungkapnya.
Wamen Ossy menambahkan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi lintas kementerian dan lembaga yang terus diperkuat, khususnya dalam mendukung keberlanjutan Program Sekolah Rakyat. Dukungan itu mencakup penyediaan sarana dan prasarana, kepastian pemanfaatan lahan, serta penguatan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami dari Kementerian ATR/BPN, khususnya jajaran BPN di daerah yang berada di garda terdepan, siap mendukung penuh program-program prioritas Bapak Presiden agar dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” tegas Wamen Ossy yang hadir didampingi Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Mathori.
Secara nasional, Sekolah Rakyat rintisan tersebar di 166 titik, dengan rincian Sumatra sebanyak 35 lokasi, Jawa 70 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara tujuh lokasi, Kalimantan 13 lokasi, Sulawesi 28 lokasi, Maluku tujuh lokasi, serta Papua enam lokasi.
Saat ini, lebih dari 15.000 siswa telah mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat yang didukung pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah menargetkan pengembangan hingga 500 titik Sekolah Rakyat pada tahun 2029, guna meningkatkan daya tampung pendidikan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat perekonomian terendah berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). (ge/rt/sr)