LAMANINDO.COM, PONTIANAK – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pengawasan terhadap pemegang hak atas tanah, khususnya perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 di Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026).
“Kementerian ATR/BPN akan terus mendukung upaya ini demi kemaslahatan masyarakat, terutama dengan mengingatkan perusahaan pemegang konsesi HGU skala besar untuk menjalankan komitmen pengelolaan lahan, termasuk dalam upaya penanggulangan karhutla,” ujar Ossy Dermawan usai apel yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Apel kesiapsiagaan tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, serta dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutla.
Dalam kesempatan itu, Ossy yang didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Ma’ruf, mengungkapkan bahwa tren karhutla secara nasional menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh pihak, khususnya pemerintah.
Sementara itu, Menko Polkam menegaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan karhutla menjadi perhatian langsung Presiden Republik Indonesia. Ia mengingatkan agar capaian positif yang telah diraih dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Dalam apel tersebut, dilakukan pula peninjauan pasukan gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, serta unsur pemadam kebakaran. Para pejabat yang hadir juga meninjau berbagai peralatan yang telah disiapkan guna mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (jm/ck)