LAMANINDO.COM, SURABAYA – Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Jawa Timur telah mencapai 87,34% dari Lahan Baku Sawah (LBS). Capaian itu melampaui target nasional sebesar 87% yang ditetapkan untuk 2029.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menindaklanjuti capaian tersebut dengan mengintegrasikan penetapan LP2B ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Nusron menegaskan penetapan LP2B tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Integrasi ke dalam RTRW diperlukan agar perlindungan lahan pertanian memiliki kepastian dalam pengaturan ruang dan menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah.
“Usulan yang sudah ditandatangani oleh sekda maupun bupati, segera ditindaklanjuti dan dimasukkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW provinsi maupun RTRW kabupaten/kota,” tegas Nusron saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penetapan LP2B di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (11/9/2026).
Nusron menyebut capaian Jawa Timur turut berkontribusi terhadap pencapaian target LP2B secara nasional. Hingga September 2026, penetapan LP2B secara nasional telah mencapai 87,60% dari LBS.
Menurutnya, target minimal 87% LP2B dari LBS tersebut merupakan salah satu indikator yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.
Dia mengapresiasi Pemprov Jawa Timur beserta pemerintah kabupaten/kota yang telah mempercepat pemenuhan target tersebut.
“Saya berterima kasih dan apresiasi sekali dari Jawa Timur. Belum tahun 2029, usulannya sudah mencapai angka 87,34%. Jadi, dengan bantuan ini, kami (ATR/BPN) bersyukur sekali sudah menyelesaikan pekerjaan KPI secara nasional. Harusnya pekerjaan selesai tahun 2029, sudah selesai di bulan September 2026,” ujar Nusron.
Nusron mengatakan langkah berikutnya adalah memastikan penetapan LP2B memiliki kekuatan dalam kebijakan tata ruang daerah. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera memasukkan LP2B ke dalam RTRW provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut dia, peluang untuk mempercepat proses tersebut semakin terbuka setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Aturan tersebut memberikan ruang bagi Pemda untuk melakukan revisi RTRW secara lebih fleksibel.
Untuk mendukung percepatan, Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB). Kebijakan itu memungkinkan penghitungan capaian LP2B dilakukan secara agregat di tingkat provinsi.
Kementerian ATR/BPN, lanjut Nusron, siap memberikan dukungan teknis kepada Pemda dalam proses penyusunan maupun revisi RTRW. Dukungan tersebut diperlukan agar penetapan LP2B dapat segera terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang (RTR).
“RTRW itu menjadi panglima dalam pembangunan. Kompas atas pembangunan ini adalah rencana tata ruang dan wilayah,” tutur Nusron.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengatakan capaian LP2B sebesar 87,34% merupakan hasil kerja sama Pemprov Jawa Timur dengan pemerintah kabupaten/kota.
Dari total daerah di Jawa Timur, sebanyak 18 kabupaten/kota telah memenuhi target 87% melalui LP2B murni. Sementara 11 kabupaten/kota lainnya mencapai target dengan adanya faktor penambah.
Adapun sembilan kota masih menghadapi tantangan tersendiri dalam memenuhi target LP2B karena karakteristik wilayah yang didominasi kawasan perkotaan.
“Kami juga ingin berterima kasih kepada rekan-rekan semua, para bupati dan wali kota yang telah bekerja sama. Alhamdulillah, dengan kerja sama ini kita bisa memenuhi target,” ujar Emil.
Dalam Rakor tersebut, Nusron didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.
Turut hadir Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Muhammad Naim beserta jajaran, Sekretaris Daerah Jawa Timur Adhi Karyono, serta para kepala daerah se-Jawa Timur. (mw)