LAMANINDO.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memacu penyelesaian Hak Pengelolaan (HPL) untuk Badan Bank Tanah. Langkah ini krusial guna memastikan ketersediaan lahan untuk program Reforma Agraria berjalan sesuai aturan hukum.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa jajarannya harus menyeimbangkan antara efisiensi pelayanan dan kepatuhan pada regulasi.
“Kecepatan pelayanan merupakan kebutuhan bagi Kementerian ATR/BPN, dan kepastian hukum juga jadi kewajiban kementerian kita untuk memberikannya. Jadi, dua hal ini harus dibaca dalam satu tarikan napas,” ujar Ossy saat Konsinyering Permohonan HPL Badan Bank Tanah Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Pada tahun 2026, target perolehan HPL Badan Bank Tanah mencapai sekitar 35.451 hektare. Dari angka tersebut, sebanyak 31.606 hektare (89,15%) sudah masuk dalam proses permohonan.
Namun, dari total 57 lokasi yang ditangani, HPL yang baru resmi terbit baru mencakup 12 lokasi.
Melihat kondisi ini, Ossy meminta jajarannya segera memetakan kendala serta menentukan skala prioritas lokasi yang paling siap agar proses penyelesaian bisa digenjot lebih efektif.
“Jangan sampai keinginan mempercepat target membuat kita mengabaikan ketentuan. Sebaliknya, jangan pula administrasi yang sebenarnya sudah jelas kemudian menjadi alasan keterlambatan. Jangan memaksakan sesuatu yang mudah,” tegas Ossy.
Berdasarkan data konsinyering, terdapat potensi 36.441 bidang tanah di atas HPL Badan Bank Tanah yang siap dialokasikan untuk pelaksanaan Reforma Agraria. Sebanyak 18.225 bidang di 16 lokasi kini menjadi fokus utama pembahasan.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, mengapresiasi dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN.
“Kami ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Wamen dan seluruh jajaran Kementerian ATR atas dukungannya terhadap Badan Bank Tanah selama ini yang telah menambah inventaris Badan Bank Tanah hingga 35.400 hektare,” tutur Hakiki.
Kegiatan konsinyering ini turut dihadiri secara luring dan daring oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dari berbagai daerah di Indonesia. (jm/yz)