LAMANINDO.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertindak cepat merespons aduan pertanahan masyarakat melalui program Lapor Mas Wapres. Hingga November 2026, Kementerian ATR/BPN mencatat telah menindaklanjuti 94,67 persen dari total pengaduan yang diterima.
Capaian tersebut dipaparkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Pengaduan Lapor Mas Wapres yang dipimpin oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan (DKPPP) Sekretariat Wakil Presiden RI, Bernad Dermawan Sutrisno, di Jakarta, Rabu (04/11/2026).
Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, menyebutkan bahwa dari 611 aduan masyarakat yang masuk sejak saluran tersebut dibuka, sebanyak 578 aduan telah selesai ditindaklanjuti dan 33 aduan sisanya masih dalam penanganan aktif.
“Pengaduan terkait standar operasional prosedur (SOP) pelayanan langsung kami koordinasikan dengan Kantor Pertanahan setempat agar segera direspons. Namun, untuk kasus berupa sengketa, konflik, atau perkara pertanahan, penanganannya memerlukan proses penelitian mendalam serta mediasi antarpihak,” jelas Uunk.
Ia menambahkan, jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, proses penyelesaian akan diarahkan melalui jalur peradilan yang berlaku. Kementerian ATR/BPN juga terus berkoordinasi secara intensif dengan Kedeputian DKPPP untuk menyelesaikan sisa aduan secara bertahap.
Konsultasi Interaktif Lewat Program “MasNya ATR/BPN“
Sebagai langkah proaktif memperluas jangkauan layanan informasi publik, Kementerian ATR/BPN meluncurkan inovasi saluran komunikasi berbasis digital bertajuk Masyarakat Tanya (MasNya) ATR/BPN. Program yang berjalan sejak 1 Oktober 2026 ini memanfaatkan fitur Live TikTok resmi ATR/BPN setiap hari kerja (Senin–Jumat, pukul 09.00–11.00 WIB) untuk melayani pertanyaan dan konsultasi masyarakat secara real-time.
“Melalui siaran langsung MasNya ATR/BPN, masyarakat termasuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri dapat berkonsultasi langsung mengenai pengurusan tanah mereka di Indonesia,” pungkas Uunk.
Turut mendampingi Kepala Biro Humas dan Protokol dalam Rakor tersebut, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan, Nurzalina, serta Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat, Tegar Gallantry. (jm/ck)