LAMANINDO.COM, BATAUGA — Anggota komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan melakukan kunjungan kerja dan konsultasi ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (12/11/2026). Langkah ini ditempuh sebagai upaya konkret dalam mendorong percepatan kualitas layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di wilayah kepulauan.
Rombongan legislator Buton Selatan yang hadir dalam agenda tersebut terdiri dari Suriati, Suharjono, La Nihu, La Ode Asmin, dan Dikron.
Dalam pertemuan tersebut, para wakil rakyat ini membawa sederet isu strategis yang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar sektor kesehatan di Buton Selatan. Fokus utamanya meliputi optimalisasi fasilitas rujukan bagi warga kepulauan, rencana peningkatan status tipe Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton Selatan, hingga pemerataan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan (nakes).

Butuh Ambulance Laut untuk Efektivitas Rujukan Kepulauan
Secara geografis, Buton Selatan memiliki tantangan konektivitas tersendiri. Dari total 7 kecamatan yang ada, 4 kecamatan di antaranya berada di wilayah kepulauan. Kondisi ini membuat akses layanan kesehatan, terutama penanganan medis darurat bagi pasien rujukan, sangat bergantung pada ketersediaan sarana transportasi laut yang mumpuni.
Anggota DPRD Buton Selatan, Suriati, menegaskan bahwa pengadaan fasilitas ambulance laut merupakan kebutuhan yang sangat mendesak demi menyelamatkan nyawa pasien dari wilayah pulau.
Upaya koordinasi dan penyampaian aspirasi tersebut rupanya membuahkan kabar positif. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Dinkes Sultra, Kabupaten Buton Selatan dipastikan segera mendapat alokasi bantuan armada medis laut pada tahun ini.
“Dari hasil konsultasi itu, insyaallah tahun ini Buton Selatan akan mendapatkan bantuan ambulance laut yang bersumber dari Pemprov Sulawesi Tenggara,” ungkap Suriati saat dikonfirmasi wartawan, Senin (16/11/2026).

Dorong Peningkatan Status Tipe RSUD Buton Selatan
Selain persoalan transportasi rujukan, rombongan DPRD Buton Selatan juga memberikan atensi serius terhadap rencana peningkatan status tipe RSUD Buton Selatan. Langkah ini dinilai krusial agar rumah sakit kebanggaan masyarakat Buton Selatan tersebut memiliki kapasitas layanan spesialistik dan fasilitas penunjang medis yang jauh lebih lengkap.
Anggota DPRD Buton Selatan lainnya, Suharjono dan Dikron, turut menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dan infrastruktur RSUD. Menurut mereka, jika status tipe RSUD berhasil ditingkatkan, masyarakat Buton Selatan baik dari wilayah daratan maupun kepulauan tidak perlu lagi dirujuk jauh ke luar daerah, seperti ke Kota Baubau atau Kendari, untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.
“Peningkatan tipe RSUD ini sangat vital. Jika fasilitas alat kesehatan, layanan dokter spesialis, dan kapasitas ruang perawatan di RSUD kita semakin lengkap, maka rujukan dari puskesmas-puskesmas di kecamatan bisa langsung tertangani maksimal di daerah sendiri,” ujar Suharjono dalam keterangannya.
Senada dengan itu, Dikron menambahkan bahwa konsultasi ke Dinkes Provinsi ini bertujuan menyinkronkan persyaratan teknis dan administrasi yang dibutuhkan dalam proses kenaikan kelas rumah sakit tersebut, termasuk pemetaan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) kesehatan.
“Kami di DPRD siap mengawal dari sisi penganggaran dan regulasi daerah. Namun, sinergi dan pendampingan teknis dari Dinkes Provinsi serta Kementerian Kesehatan tetap sangat dibutuhkan agar proses peningkatan status tipe RSUD maupun pemenuhan tenaga medis spesialis di Buton Selatan bisa segera terealisasi,” pungkas Dikron.
Dengan kombinasi tersedianya ambulance laut yang andal dan rencana peningkatan kualitas layanan RSUD di daratan ibu kota, para legislator berharap sistem rujukan kesehatan terpadu di Kabupaten Buton Selatan dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. (sr)
