LAMANINDO.COM, JAKARTA – Sebanyak 129 juta bidang tanah di seluruh Indonesia tercatat telah terdaftar hingga 2026. Percepatan pendaftaran tanah ini tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah (pemda) yang menerapkan kebijakan pengurangan hingga pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, mengungkapkan kebijakan pemda tersebut sangat memudahkan masyarakat saat pertama kali mendaftarkan tanahnya.
“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” kata Uunk saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Uunk merinci, dari total 132 daerah tersebut, sebanyak 90 kabupaten/kota memberikan pembebasan BPHTB secara penuh. Sementara itu, 42 kabupaten/kota lainnya menerapkan skema pengurangan BPHTB. Langkah ini dinilai efektif meringankan beban biaya masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah.
Sebagai informasi, BPHTB merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pembayarannya disetorkan kepada pemda melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan daerah atau kanal pembayaran resmi yang ditetapkan masing-masing daerah.
Menurut Uunk, insentif pajak daerah ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemda dalam mempercepat pendaftaran tanah nasional. Ia pun mengapresiasi pemda yang telah proaktif menjalankan kebijakan tersebut.
“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” tutupnya. (ls/yz)
