LAMANINDO.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh rencana pembangunan Sekolah Terintegrasi yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN). Dukungan tersebut difokuskan pada penyediaan tanah dan penataan ruang guna mempercepat realisasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Tingkat Menteri Pembangunan Sekolah Terintegrasi yang digelar di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (29/1/2026).
“Program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto tentu mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan tanah dan penataan ruang,” ujar Ossy Dermawan saat memaparkan peran ATR/BPN dalam rapat yang dihadiri para menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih, baik secara luring maupun daring.
Wamen Ossy menjelaskan, percepatan pembangunan Sekolah Terintegrasi sangat bergantung pada ketersediaan lahan. Apabila tanah telah disiapkan oleh pemerintah daerah atau berasal dari aset negara seperti BUMN dan BUMD, maka proses pengadaan lahan dapat berlangsung lebih cepat.
“Jika tanah sudah tersedia, peran kami adalah melakukan verifikasi status kepemilikan dan legalitasnya, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran, pendaftaran, hingga penerbitan sertipikat,” jelasnya.
Ia juga membuka peluang pemanfaatan tanah aset negara, termasuk bekas lahan perkebunan dan tanah telantar, melalui penyesuaian tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan tanah telantar tersebut memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, yang memungkinkan penggunaannya untuk kepentingan umum, termasuk sarana pendidikan.
Meski demikian, Ossy menegaskan pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional dengan menghindari alih fungsi lahan pertanian produktif. Ia mengingatkan agar pembangunan Sekolah Terintegrasi tidak menyasar lahan sawah yang masih aktif.
“Kami menitipkan pesan agar pembangunan Sekolah Terintegrasi sebisa mungkin tidak menggunakan lahan sawah atau pertanian produktif, karena pengendalian alih fungsi lahan merupakan arahan langsung Presiden,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wamen Ossy memastikan Kementerian ATR/BPN siap terus bersinergi dengan Kemenko PMK dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam mendukung pembangunan Sekolah Terintegrasi, mulai dari pengadaan tanah hingga proses sertipikasi.
Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan pentingnya kepastian status lahan agar percepatan pembangunan Sekolah Terintegrasi tidak terkendala.
“Kami berkomitmen mendukung percepatan realisasi program ini, mulai dari penyiapan lahan, penguatan regulasi, hingga dukungan anggaran, agar penugasan Presiden dapat segera terlaksana,” ujarnya. (sg/fa/sr)