LAMANINDO.COM, PALEMBANG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan perannya sebagai pendukung utama pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui jaminan kepastian hukum atas tanah, salah satunya dengan penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan pelabuhan dan kawasan pendukungnya.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa kementeriannya berkomitmen menjadi supporting system bagi seluruh kegiatan investasi, termasuk proyek strategis di sektor konektivitas.
“Kementerian ATR/BPN sebagai pendukung utama semua kegiatan investasi, seperti halnya di proyek ini. Diharapkan dengan adanya pelabuhan yang terstandar nanti akan memicu masuknya investasi,” ujar Nusron Wahid saat menghadiri peluncuran proyek di Griya Agung, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kamis (9/4/2026).
Proyek pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 16 Tahun 2025. Sebelumnya, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan telah menyerahkan Sertipikat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 599.500 meter persegi, yang kemudian dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan pada 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyerahkan tambahan Sertipikat HPL tanah mozaik 5 dan mozaik 6 kepada Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Luas masing-masing bidang mencapai 810.577 meter persegi dan 882.943 meter persegi. Penandatanganan naskah hibah dan berita acara serah terima turut disaksikan Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Qodari.
Untuk mendorong keberlanjutan investasi di daerah, Menteri Nusron juga mengajak pemerintah daerah mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan, khususnya pendaftaran tanah. Ia mengungkapkan, capaian pendaftaran tanah di Sumatera Selatan saat ini baru mencapai 53,6 persen.
“Kami mengajak pemerintah daerah bersama-sama menciptakan iklim investasi yang kondusif. Percepatan pendaftaran tanah penting agar investor lebih mudah dan yakin untuk berinvestasi,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menilai Pelabuhan Tanjung Carat memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan efisiensi logistik dan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.
Ia menjelaskan, proyek ini telah melalui berbagai tahapan penting, mulai dari studi kelayakan, penetapan lokasi, analisis dampak lingkungan (AMDAL), hingga skema pemanfaatan lahan. Peluncuran proyek dan serah terima sertipikat HPL yang dilakukan saat ini merupakan milestone ke-11 dari total 15 tahapan.
“Saya berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan sebelum 2029. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, serta pihak swasta menjadi kunci keberhasilan proyek ini,” ujar Dudy.
Kegiatan peluncuran proyek ini turut dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumatera Selatan. Menteri Nusron hadir didampingi sejumlah pejabat ATR/BPN, termasuk jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan. (ar/jr)