LAMANINDO.COM, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung program penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan tersebut dilakukan melalui program sertipikasi tanah gratis bagi masyarakat yang telah memiliki tanah tetapi belum memiliki sertipikat.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menyampaikan dukungan tersebut saat mengikuti rangkaian groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di kawasan perumahan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI), Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan RI, Hashim Djojohadikusumo mengatakan program hunian terjangkau turut didukung Kementerian ATR/BPN melalui pemberian sertipikat gratis bagi MBR.
“Ada program baru yang dilaksanakan pemerintah oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Nusron Wahid, yaitu memberikan sertipikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini bagi mereka yang punya tanah, tapi belum bersertipikat. Ini semua kabar baik untuk masyarakat,” ujar Hashim setelah kegiatan groundbreaking di Manggarai.
Program sertipikasi tersebut merupakan bagian dari kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat pendaftaran tanah bagi MBR.
Kolaborasi itu diperkuat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang ditandatangani pada 21 Juli 2026.
Hashim menilai kepastian hukum atas tanah tidak hanya memberikan legalitas terhadap aset masyarakat, tetapi juga dapat membuka akses ekonomi yang lebih luas.
Menurut dia, tanah yang telah memiliki kepastian hukum dapat menjadi aset yang mendukung kegiatan produktif masyarakat, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi.
“Untuk yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi, ada agunan atau harta yang bisa dipakai untuk modal usaha,” katanya.
Kolaborasi Lintas Kementerian
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program perumahan rakyat.
Menurut dia, penyediaan hunian terjangkau di aset negara merupakan salah satu upaya pemerintah mewujudkan program perumahan yang sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Satgas Perumahan RI.
Salah satu lokasi yang dimanfaatkan untuk program tersebut yakni aset PT KAI di Manggarai, Jakarta.
“Ini terobosan paling baru, kolaborasi dengan Menteri ATR, sertipikat tanah gratis bagi MBR dan ini sudah dijalankan ya, bukan akan dijalankan,” ujar Maruarar.
Sementara itu, Ossy Dermawan menegaskan Kementerian ATR/BPN siap memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.
Menurut dia, program perumahan rakyat tidak cukup hanya menyediakan bangunan tempat tinggal. Kepastian hukum atas tanah juga menjadi bagian penting agar masyarakat memiliki perlindungan terhadap aset yang dimilikinya.
“Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah melalui kolaborasi bersama Kementerian PKP untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan perumahan yang layak dan terjangkau, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari kehidupan dan aset mereka,” kata Ossy.
Dalam kegiatan tersebut, Ossy bersama sejumlah pejabat turut meninjau rumah contoh yang menjadi bagian dari kawasan Hunian Terjangkau Manggarai.
Turut hadir Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI Muhammad Qodari, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait. (ar/ck)