LAMANINDO.COM, BATAUGA – Jalan poros yang menghubungkan Desa Tira dan Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, ditargetkan mendapat perbaikan pada akhir tahun 2026.
Anggaran untuk penanganan ruas jalan tersebut telah diplot dalam perencanaan APBD Perubahan 2026. Dengan demikian, masyarakat berharap jalan yang selama ini membutuhkan perhatian itu segera diperbaiki dan kembali mulus atau “menghitam”.
Kepastian masuknya perbaikan jalan Tira-Bahari dalam agenda pembangunan daerah juga menjadi kabar baik bagi masyarakat Kecamatan Sampolawa.
Anggota DPRD Buton Selatan dari daerah pemilihan (Dapil) Sampolawa, Abdul Hardiyanto La Baco, menjadi salah satu pihak yang menyuarakan kebutuhan perbaikan ruas jalan tersebut dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu bahkan kembali menyampaikan persoalan jalan Tira-Bahari saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama pihak eksekutif pada Senin (31/8/2026).
Dalam pembahasan tersebut, Hardiyanto meminta agar perbaikan jalan poros Desa Tira-Desa Bahari benar-benar menjadi salah satu skala prioritas pembangunan yang dituntaskan pada tahun 2026.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah Sampolawa mendapat perhatian dalam penyusunan program dan anggaran daerah.
Anggaran Telah Diproyeksikan
Meski proses APBD Perubahan Tahun 2026 masih melalui tahapan lanjutan setelah pembahasan dan penetapan KUA-PPAS, anggaran untuk penanganan jalan poros Tira-Bahari disebut telah diproyeksikan.
Masuknya ruas jalan tersebut dalam rencana anggaran membuka peluang pekerjaan fisik dapat segera dilaksanakan pada penghujung tahun ini.
Perbaikan jalan diharapkan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat Desa Tira dan Desa Bahari.
Akses jalan yang layak dinilai penting untuk mendukung mobilitas warga, distribusi barang, aktivitas ekonomi hingga kemudahan masyarakat dalam mengakses berbagai pelayanan.
Bagi warga di wilayah pedesaan, infrastruktur jalan bukan hanya soal kenyamanan berkendara. Kondisi jalan yang baik juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat hubungan antarwilayah.
Karena itu, masyarakat berharap rencana yang telah masuk dalam perencanaan anggaran dapat segera diwujudkan melalui pekerjaan di lapangan.
Bupati Adios: Anggaran Daerah Sangat Terbatas
Sementara itu, Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios mengakui pembangunan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Meski demikian, Adios menegaskan pemerintah daerah tetap berupaya agar pembangunan infrastruktur di Buton Selatan terus berjalan.
“Saya dalam kondisi seperti ini, saya tetap berjuang bagaimana membangun infrastruktur,” kata Adios saat ditemui di rumah jabatannya, Selasa (1/9/2026).
Adios mengatakan pemerintah daerah tidak dapat sepenuhnya mengandalkan APBD untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan.
Kondisi fiskal yang terbatas membuat pemerintah harus menentukan program-program yang benar-benar menjadi prioritas.
Menurutnya, salah satu strategi yang harus dilakukan adalah aktif memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kalau kita bicara tentang anggaran itu, nol. Habis. Tidak bisa kita mau membangun,” ujarnya.
Karena itu, kata Adios, pemerintah daerah harus aktif mengajukan proposal pembangunan ke pemerintah pusat.
“Yang kita mau bangun itu ya harus rajin ke Jakarta bikin proposal. Untuk sementara waktu saya harus menggunakan anggaran yang terbatas seperti ini,” katanya.
“Itulah kenapa saya harus banyak ke Jakarta supaya anggaran APBN juga turun ke sana,” sambungnya.
Dorong Konektivitas Antarwilayah
Adios menegaskan pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu perhatian pemerintahannya.
Selain memperbaiki jalan-jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah juga terus mendorong pembangunan akses untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Buton Selatan.
Ia mencontohkan rencana pembangunan akses yang dapat memperpendek jarak tempuh masyarakat dari wilayah Kecamatan Sampolawa menuju pusat pemerintahan Kabupaten Buton Selatan di Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga.
Peningkatan konektivitas tersebut diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Jalan yang baik akan memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, mengurangi waktu tempuh serta mempermudah masyarakat mengakses pelayanan publik.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Buton Selatan harus menyusun pembangunan berdasarkan skala prioritas.
Sementara kebutuhan pembangunan yang membutuhkan anggaran besar akan terus diperjuangkan melalui dukungan pemerintah pusat.
Bagi masyarakat Desa Tira dan Desa Bahari, rencana perbaikan jalan poros tersebut kini menjadi harapan yang dinantikan.
Setelah kebutuhan perbaikan jalan itu masuk dalam perencanaan anggaran, masyarakat berharap seluruh proses dapat berjalan lancar hingga pekerjaan fisik benar-benar dimulai.
Dan jika terealisasi sesuai rencana, jalan poros Tira-Bahari diharapkan dapat selesai ditangani pada tahun 2026 dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di Kecamatan Sampolawa. (sr)