LAMANINDO.COM, SLEMAN – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, menegaskan Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang tidak hanya cakap membaca peta dan menguasai teknologi, tetapi juga mampu memahami manusia, sejarah, serta kebudayaan yang hidup di balik setiap bidang tanah.
Pesan tersebut disampaikan Sri Sultan kepada para wisudawan dan wisudawati Politeknik Agraria STPN. Menurutnya, ilmu pertanahan harus mampu diwujudkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.
“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta. Saudara perlu cakap menguasai teknologi, tetapi tetap bijak dalam menimbang rasa keadilan,” pesan Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Pesan tersebut disampaikan dalam sambutan Sri Sultan yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, dalam Wisuda Politeknik Agraria STPN di Sleman, Sabtu (5/9/2026).
Sri Sultan juga mengingatkan para lulusan agar teguh menjalankan regulasi, namun tetap memiliki kearifan dalam membaca sejarah dan kebudayaan masyarakat.
Menurutnya, tanah bagi bangsa Indonesia bukan sekadar hamparan fisik yang memiliki batas dan ukuran. Tanah merupakan bagian dari jati diri, jejak perjuangan, sekaligus fondasi kehidupan dan pemerintahan.
Di atas tanah, manusia membangun rumah, menghasilkan pangan, membentuk komunitas, hingga menautkan kehidupan masa lalu dengan masa depan. Tanah juga kerap dimaknai sebagai Ibu Pertiwi yang mengandung kehidupan, memberikan penghidupan, dan menjaga keberlanjutan peradaban.
Karena itu, Sri Sultan menilai pengelolaan pertanahan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dan kebudayaan masyarakat yang hidup di dalamnya.
Dalam filosofi Jawa, misalnya, terdapat prinsip Hamemayu Hayuning Bawana, yang dimaknai sebagai ikhtiar manusia untuk menjaga keselamatan, ketenteraman, dan keindahan dunia.
Prinsip tersebut mengajarkan bahwa setiap campur tangan manusia dalam mengelola tanah semestinya membawa kehidupan ke arah yang lebih baik, adil, dan manusiawi.
Pandangan serupa, lanjut Sri Sultan, juga hidup di berbagai daerah di Indonesia dengan karakter dan kearifan lokal masing-masing.
Di Minangkabau, dikenal konsep Harta Pusaka Tinggi yang berkaitan erat dengan tanah ulayat kaum serta tanggung jawab antargenerasi. Sementara di Bali, sistem subak mempertahankan hubungan antara tanah, air, pertanian, dan spiritualitas melalui filosofi Tri Hita Karana.
Filosofi tersebut menekankan pentingnya keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.
Adapun di sejumlah wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, sistem hak ulayat menunjukkan bahwa tanah tidak semata dipandang sebagai aset individu. Tanah menjadi ruang hidup bersama yang melekat dengan tanggung jawab sosial suatu marga maupun kelompok adat.
“Keragaman ini adalah kekayaan tata kelola pemerintahan Indonesia. Regulasi perlu membacanya dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan kepekaan,” tuturnya.
Sri Sultan mengatakan, beragam pandangan tersebut menunjukkan bahwa ilmu pertanahan tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis dan administrasi. Lebih dari itu, pertanahan selalu berhubungan dengan manusia dan kehidupan yang berada di balik setiap bidang tanah.
Menurutnya, penguatan keamanan tenurial memiliki kaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.
Kepastian hak atas tanah juga membutuhkan perangkat kelembagaan dan tata kelola yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Di sinilah ilmu pertanahan memperoleh kedudukan strategis. Ilmu pertanahan bekerja di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga martabat,” ungkapnya.
Kepada para wisudawan dan wisudawati, Sri Sultan mengingatkan bahwa dalam perjalanan karier mereka kelak akan berhadapan dengan berbagai dokumen dan persoalan pertanahan yang mungkin terlihat rutin.
Namun, menurutnya, di balik setiap berkas pertanahan terdapat kehidupan manusia yang menaruh harapan terhadap hadirnya kepastian dan keadilan.
Karena itu, ilmu dan kompetensi yang diperoleh selama menempuh pendidikan harus diwujudkan dalam pelayanan pertanahan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan serta kondisi sosial masyarakat.
Sri Sultan pun berpesan agar para lulusan membawa ilmu yang dimiliki ke tengah masyarakat dengan sikap rendah hati.
Ia berharap setiap kegiatan pengukuran dapat menjadi jalan menuju kepastian, setiap pemetaan membawa keteraturan, dan setiap pelayanan pertanahan mampu menciptakan ketenteraman sosial.
“Dengan visi seperti itulah kita menaruh harapan besar kepada para wisudawan-wisudawati yang akan mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja,” pungkasnya. (ls/jr/fa)