LAMANINDO.COM, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat komitmen penataan ruang dan kepastian hukum kepemilikan tanah di Indonesia. Melalui program Proyek Administrasi Pertanahan dan Tata Ruang Terpadu (Indonesia Land Administration and Spatial Planning Project / ILASPP) periode 2025–2029 yang didukung oleh Bank Dunia, kementerian ini menargetkan pendaftaran tanah seluas 4,8 juta hektare.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengungkapkan bahwa program ini dirancang memiliki cakupan luas serta dampak jangka panjang yang signifikan bagi tata kelola agraria nasional.
“Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar. ILASPP merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita semua dalam pembangunan, menjadi fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, khususnya dalam jangka panjang,” ujar Dalu dalam Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Dalam implementasinya, ILASPP melibatkan sinergi lintas instansi pemerintah, di antaranya Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Kementerian Dalam Negeri. Fokus utama diarahkan pada integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi agar seluruh data dari berbagai kementerian/lembaga terhubung secara akurat.
Dalu menekankan bahwa keberhasilan mega-proyek ini sangat bergantung pada konsistensi komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, serta soliditas koordinasi antarpihak.
“Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui dukungan yang nyata, baik dalam bentuk kebijakan, penguatan organisasi pelaksana, penyediaan sumber daya manusia, maupun percepatan pengambilan keputusan,” tuturnya.
Melalui program ILASPP, Kementerian ATR/BPN mengarahkan pembenahan administrasi pertanahan untuk menghadirkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas. Proyek ini tidak sekadar mengejar target administratif, tetapi juga memastikan terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah serta integrasi tata ruang guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Pertemuan Kick-Off Meeting Implementation Support Mission tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Land Tenure Specialist dari World Bank’s Urban, Resilience and Land Global Practice, Willem van der Muur. Agenda ini juga diikuti secara daring oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (jm/yz)