LAMANINDO.COM, JAKARTA – Genap dua tahun berjalannya Kabinet Merah Putih, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat pengerahan lahan produktif secara signifikan. Kementerian ATR/BPN resmi menetapkan Surat Keputusan (SK) Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) seluas 19.064,58 hektare.
Dari total luasan tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk program berbasis kerakyatan:
Reforma Agraria: 13.226,49 hektare (sekitar 69 persen)
Bank Tanah: 5.702,13 hektare
Cadangan Negara Lainnya: 135,96 hektare
Plh. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Dwi Budi Martono, menegaskan bahwa angka tersebut mencerminkan komitmen nyata pemerintah terhadap masyarakat.
“Capaian kinerja ini bukan sekadar rangkaian angka keluaran, melainkan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dwi Budi Martono di Jakarta, Jumat (06/11/2026).
TCUN merupakan tanah hasil penertiban lahan terlantar yang telah dikuasai kembali oleh negara. Sebelum ditetapkan peruntukannya, seluruh objek TCUN melewati verifikasi ketat dari aspek fisik maupun yuridis untuk memastikan status hukum lahan clean and clear dari potensi sengketa.
Direktorat Jenderal PPTR juga melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala guna mengawal pemanfaatan lahan agar tepat sasaran. Rangkaian proses mulai dari inventarisasi hingga pendayagunaan ini dirancang untuk mengubah lahan tidak produktif menjadi sumber daya yang berdaya guna, terutama bagi kelompok masyarakat ekonomi lemah sesuai fungsi sosial tanah.
“Pendayagunaan TCUN ini dilakukan demi mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tutup Dwi Budi. (mw/ck)