LAMANINDO.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil tindakan tegas terhadap korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 11 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) ditertibkan, mulai dari pencabutan hak secara total, pencabutan sebagian, hingga penolakan perpanjangan izin.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Bareskrim Polri terkait korporasi yang terindikasi membakar lahan. Pemegang saham 11 perusahaan tersebut diketahui berasal dari dalam maupun luar negeri.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk mencabut HGU-nya. Kalau dilihat dari Beneficial Ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan di sini,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan analisis Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut dibagi ke dalam lima kelompok:
- HGU Dicabut Seluruhnya
Pencabutan total dilakukan karena luasan lahan yang terbakar lebih dari 50 persen, sarana-prasarana tidak sesuai standar, serta terjadi kebakaran berulang:
- PT MIB: HGU seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
- PT RKA: HGU seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
- PT SKM: HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
2. Ditolak Perpanjangan Izin
PT BSLT: Eks HGU seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak atas tanah perusahaan ini telah berakhir sejak 2020 dan dipastikan tidak akan diperpanjang akibat ketidaksesuaian sarpras dan sanksi karhutla berulang.
3. Permohonan HGU Ditolak Tegas
Kementerian ATR/BPN menolak menerbitkan HGU dan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) tiga perusahaan:
- PT ANI: Lahan seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak.
- PT BOS: Lahan seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu.
- PT AER: Lahan seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.
4. Pencabutan Sebagian HGU
PT SAE: Lahan seluas 1.510,26 hektare di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pencabutan dilakukan sebagian karena areal terbakar di bawah 50 persen, meski ditemukan pelanggaran sarana dan prasarana.
5. Pendalaman Materiil
Kementerian ATR/BPN masih mendalami validasi data lapangan sebelum mengeksekusi pencabutan sebagian atau seluruh HGU milik tiga entitas:
- PT STP: HGU seluas 129,55 hektare dan 286,99 hektare.
- PT API: HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare.
- PT JMS: HGU seluas 4.928,70 hektare dan 521,87 hektare.
Nusron menegaskan penertiban ini memiliki landasan hukum yang kuat, mengacu pada UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP 18/2021, Permen ATR/BPN 21/2020, serta Permen ATR/BPN 15/2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan HGU/Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan segera kami umumkan,” tegas Nusron.
Konferensi pers ini digelar seusai Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU yang dipimpin Menko Polkam Dudung Abdurachman, serta dihadiri jajaran kementerian/lembaga Kabinet Merah Putih. (jm/fa)