LAMANINDO.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan 11 perusahaan perkebunan yang terindikasi terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Total luasan lahan yang ditindak mencapai 42.214,51 hektare.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan penertiban dibagi ke dalam lima klaster berdasarkan tingkat kerusakan dan hasil evaluasi masing-masing perusahaan. Sanksinya bervariasi, mulai dari pencabutan sebagian hingga pencabutan seluruh Hak Guna Usaha (HGU).
“Terdapat tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya dicabut, yaitu PT MIB seluas 4.000 hektare. Kemudian, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM dengan luasan 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare, termasuk dalam kelompok perusahaan yang HGU-nya dicabut seluruhnya,” ungkap Nusron usai konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Nusron, pencabutan total HGU pada klaster pertama didasarkan pada tingkat kebakaran lahan yang melampaui 50%, kejadian berulang, minimnya sarana mitigasi kebakaran, serta pelanggaran diktum Surat Keputusan (SK) pemberian hak.
“Artinya, terdapat persyaratan yang telah ditetapkan dalam SK pemberian hak, tetapi tidak dipenuhi oleh perusahaan,” tegasnya.
Selain pencabutan total HGU, Nusron membeberkan penindakan untuk empat klaster lainnya:
- Klaster Kedua (Pengambilalihan Lahan): Menyasar PT BSLT yang masa berlaku HGU-nya telah habis sejak 2020. Pemerintah memastikan negara mengambil alih lahan eks perusahaan tersebut seluas 2.300 hektare.
- Klaster Ketiga (Penolakan Penerbitan HGU): Berlaku bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang belum mengantongi HGU. ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU dan merekomendasikan evaluasi IUP ke Kemendagri, pemda, serta Kementan. Perusahaan di klaster ini meliputi PT ANI (5.246 hektare), PT BOS (4.750 hektare), dan PT AER (5.134 hektare).
- Klaster Keempat (Pencabutan Sebagian HGU): Dikenakan kepada PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, seluas 1.510,26 hektare karena tingkat kebakarannya tercatat di bawah 50%.
- Klaster Kelima (Pendalaman Teknis): Masih dalam tahap inspeksi fisik lapangan dan pengukuran data untuk menentukan pencabutan penuh atau sebagian. Tiga perusahaan di klaster ini adalah PT STP, PT API, dan PT JMS.
Terkait klaster ketiga, Nusron menekankan pertimbangan sanksi didasari pola kebakaran berulang serta status lahan yang mangkrak.
“Pertimbangannya sama, kejadian berulang, sarana prasarana tidak sesuai, dan perusahaan belum aktif, jadi izin usaha perkebunan, tapi belum ada perkebunannya,” pungkas Nusron. (ls/fa)