LAMANINDO.COM, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan piagam penghargaan dan menyematkan pin kepada jajaran kepolisian, kejaksaan, serta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi. Apresiasi ini diberikan atas sinergi aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pertanahan sepanjang tahun ini.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Terima kasih sekali dan penghargaan kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ujar Nusron dalam keterangannya.
Dalam acara tersebut, pin apresiasi khusus atas dukungan pelaksanaan operasi diberikan kepada empat tokoh, yakni:
- Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono
- Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang
- Inspektur Jenderal (Purn.) Nasri
- Kapolres Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto
Selain itu, Nusron juga menyematkan pin prestasi penyelesaian Target Operasi Utama dan Tambahan Tindak Pidana Pertanahan kepada 75 penerima. Mereka terdiri dari unsur Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), serta Kepala Kanwil BPN dari 25 provinsi.
Adapun ke-25 provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Ke depan, Nusron menekankan pemberantasan kasus pertanahan tidak cukup hanya bertumpu pada koordinasi di level elite atau tingkat provinsi. Ia meminta sinergi antarlembaga diperkuat hingga ke tingkat akar rumput untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan pertanahan.
“Sekali lagi, kami pesankan agar intensitas kegiatan ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” tegas Nusron.
Rakor 2026 ini turut dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Leonard Eben Ezer mewakili Jaksa Agung, serta Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum Brigjen Pol Suhirman mewakili Kapolri, bersama jajaran pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN. (ge/ck/jr)