BerandaADVETORIALDongkrak Investasi Daerah, Pemkab Buton Genjot Penyusunan RDTR dan KLHS

Dongkrak Investasi Daerah, Pemkab Buton Genjot Penyusunan RDTR dan KLHS

LAMANINDO.COM, PASARWAJO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton mengambil langkah strategis dalam memetakan arah pembangunan daerah ke depan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton, La Ode Syamsudin, menegaskan bahwa ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditawar lagi untuk memberikan kepastian investasi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Penegasan tersebut disampaikan Sekda saat mewakili Bupati Buton dalam acara Konsultasi Publik (KP) I Penyusunan RDTR dan KLHS Wilayah Perencanaan (WP) Kabupaten Buton di Aula Hotel Buton Raya, Pasarwajo, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan ini difasilitasi langsung oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai instrumen vital dalam merumuskan pedoman penataan ruang yang terarah di Buton.

Atasi Hambatan Investasi

Selama beberapa tahun terakhir, belum tersedianya dokumen RDTR dan KLHS diakui telah membatasi gerak aktivitas pembangunan serta arus investasi di daerah. Karena itu, Pemkab Buton menyambut antusias pendampingan teknis dari pusat ini.

“Atas nama Bupati Buton dan seluruh jajaran pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN. Penyusunan RDTR dan KLHS benar-benar kita butuhkan untuk memberikan arah yang jelas bagi pembangunan Kabupaten Buton,” ujar La Ode Syamsudin di hadapan para peserta.

Ia mengingatkan agar penyusunan dokumen ini tidak sekadar berorientasi pada pemenuhan syarat administratif semata. Penentuan peruntukan ruang harus digarap secara profesional oleh tenaga ahli yang kompeten dengan memetakan potensi spesifik di tiap kecamatan—mulai dari sektor pariwisata, pertambangan, perdagangan, hingga perhotelan.

Di sisi lain, kepentingan masyarakat lokal dan perlindungan ruang hidup warga tetap harus menjadi prioritas utama.

Sekda Buton, La Ode Syamsudin saat memberikan sambutan.

Soroti Mata Air hingga Aturan Zona Hijau

Dalam arahannya, Sekda juga menyoroti isu krusial terkait keberlanjutan lingkungan. Ia mewanti-wanti agar pembukaan lahan, khususnya di sekitar kawasan sumber mata air, dilakukan secara sangat hati-hati.

Ia bahkan secara khusus menyoroti adanya sumber mata air yang sempat diklaim sebagai kepemilikan individu atau kelompok tertentu. Menurutnya, akses terhadap air bersih merupakan hajat hidup orang banyak yang mutlak harus dilindungi oleh negara.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) bertindak sebagai garda terdepan dalam menegakkan aturan tata ruang. Ketidaktegasan aparat dikhawatirkan dapat memicu pelanggaran di masa mendatang, seperti alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan, perambahan jalur hijau, hingga pelanggaran garis sempadan jalan.

“Kabupaten Buton saat ini masih dalam tahap membangun. Jangan sampai wilayah sudah terlanjur berkembang tanpa perencanaan, baru kemudian kita berupaya menatanya,” tegasnya.

Peserta konsultasi publik Konsultasi Publik (KP) I Penyusunan RDTR dan KLHS Wilayah Perencanaan (WP) Kabupaten Buton.

Kunci Utama: Tanpa Ego Sektoral

Menutup arahannya, Sekda menekankan bahwa keberhasilan penataan ruang wilayah sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Ia melarang keras adanya ego sektoral antarinstansi dalam proses penyusunan kebijakan ini.

“Yang paling penting adalah jangan ada ego sektoral. Kolaborasi dan keterpaduan menjadi kunci agar pembangunan Kabupaten Buton memiliki arah yang jelas dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.

Acara pembukaan Konsultasi Publik I ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buton Dr. La Subu, tim fasilitator dari Kementerian ATR/BPN, jajaran kepala OPD, Camat Pasarwajo, Sekcam Lasalimu Selatan, para kepala desa/lurah, serta pemangku kepentingan terkait.

Usai seremoni pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi, tanggapan, serta diskusi interaktif bersama peserta yang dipandu langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Buton. (sr)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Populer