LAMANINDO.COM, SORONG – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Wahyu Widada, meminta seluruh jajarannya untuk mengedepankan integritas dan kepatuhan terhadap aturan dalam memberikan pelayanan pertanahan. Langkah ini dinilai menjadi kunci agar masyarakat memperoleh layanan yang adil, transparan, serta bebas dari penyimpangan.
Wahyu menegaskan, setiap aparatur wajib berpedoman pada dasar hukum dan standar operasional prosedur (SOP) sebelum mengambil tindakan administratif maupun pelayanan publik.
“Sebelum bekerja atau bertindak itu hendaknya mengutamakan dua hal, yaitu lihat aturan hukumnya, lalu lihat proses bisnis atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang benar seperti apa. Sepanjang kita mengikuti aturan hukum, tidak ada permasalahan yang akan kita hadapi,” ujar Wahyu saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pembangunan Zona Integritas di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026).
Di hadapan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Papua Barat, Wahyu menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak cukup diukur dari kelengkapan dokumen administratif maupun perolehan predikat semata. Dampaknya harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kemudahan akses, transparansi biaya, dan responsivitas penanganan keluhan.
Ia pun menyoroti dua hal krusial yang wajib ditegakkan di lingkungan layanan pertanahan, yakni pemberantasan praktik percaloan dan pungutan liar (pungli).
“Pertama, tidak ada calo. Masyarakat harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan pertanahan secara langsung tanpa melalui perantara yang tidak seharusnya. Untuk mewujudkannya, informasi dan prosedur pelayanan harus disampaikan secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Kedua, tidak ada pungutan liar. Seluruh pelayanan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan biaya dan tarif yang berlaku, tanpa ada biaya di luar ketentuan maupun gratifikasi,” tegas Wahyu.
Selain itu, ia mengingatkan agar seluruh jajaran mengelola kanal pengaduan masyarakat secara optimal. Setiap laporan yang masuk wajib ditindaklanjuti hingga tuntas dan dijadikan bahan evaluasi perbaikan layanan.
“Lalu juga tidak boleh ada pengaduan masyarakat yang diabaikan. Kanal pengaduan harus mudah diakses dan tersedia dalam berbagai sarana. Setiap pengaduan harus mencakup penyelesaiannya sampai tuntas. Jangan sampai ada masyarakat yang telah menyampaikan keluhan, tetapi tidak memperoleh kepastian penyelesaian,” pesan Wahyu.
Sesi pengarahan ini dimoderatori oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat Keliopas Fenetiruma, serta turut dihadiri Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, dan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Bernardus Wijanarko.
Adapun agenda ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. (ar/ck)
