BerandaNASIONALATR/BPN Dorong Pendampingan Masyarakat Hukum Adat Sebelum Pengadministrasian Tanah Ulayat

ATR/BPN Dorong Pendampingan Masyarakat Hukum Adat Sebelum Pengadministrasian Tanah Ulayat

LAMANINDO.COM, SORONG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya pendampingan bagi masyarakat hukum adat (MHA) sebelum memasuki tahap identifikasi subjek dan objek dalam proses pengadministrasian tanah ulayat. Langkah awal ini dinilai krusial agar proses pencatatan hingga penerbitan daftar tanah ulayat berjalan lancar.

Merujuk Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, terdapat tiga tahapan utama pengadministrasian tanah ulayat, yakni inventarisasi dan identifikasi; pengukuran dan pemetaan; serta pencatatan dan penerbitan salinan daftar tanah ulayat.

Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat memerlukan tahapan pra-partisipatif untuk memahami secara utuh hak dan kewajiban mereka sebelum program berjalan.

“MHA membutuhkan kegiatan pra-partisipatif bagaimana dia bisa memahami program ini. Didampingi sampai mereka mengerti betul bagaimana hak dan kewajibannya sebagai MHA. Karena, kesepakatan MHA menjadi langkah awal yang penting dalam memulai tahap pertama kegiatan pengadministrasian tanah ulayat,” ujar Deni dalam kegiatan Diseminasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, di Kota Sorong, Selasa (17/11/2026).

Tahap pra-identifikasi diawali dengan musyawarah masyarakat adat yang dipandu untuk memetakan wilayah adat, tanah ulayat, serta objek di dalamnya. Deni menerangkan, eksistensi suatu MHA diakui secara hukum apabila memenuhi tiga unsur: kejelasan subjek, kejelasan objek, serta adanya hubungan hukum di antara keduanya.

Selain itu, fase pra-identifikasi juga menjadi ruang dialog untuk mendeteksi sejak dini apabila terdapat persoalan atau sengketa terkait tanah adat. Pendampingan memastikan masyarakat memahami seluruh alur pencatatan hak maupun nilai-nilai adat yang berlaku di wilayahnya.

“Harus yakin mereka itu sampai mereka menyatakan ada kesepakatan, ada keputusan bagi MHA mengikuti kegiatannya sehingga nanti pada kegiatan tahap pertama ada kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi karena MHA sudah sepakat dan mereka sudah punya peta indikasi untuk nilai adatnya, untuk tanah ulayatnya,” terang Deni.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap tata kelola pertanahan dan tata ruang yang berkeadilan serta berkelanjutan, termasuk perlindungan hak ulayat.

“Tentunya kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini butuh kerja bersama, butuh dialog dalam menyamakan persepsi dan juga bagaimana kita melakukannya di lapangan,” kata Rezka.

Acara ini turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat Keliopas Fenetiruma yang memberikan sambutan, Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Roy Eduard Fabian Wayoi, jajaran Kepala Kantor Pertanahan se-Papua Barat, perwakilan pemerintah daerah, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) Landesa.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan diskusi panel yang dimoderatori Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Pamelia Tambunan. Diskusi tersebut menghadirkan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Bernadus Wijanarko, Manajer Proyek PMU ILASPP, serta perwakilan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Sardi Razak. (ar/ck)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Populer