BerandaNASIONALDaftarkan Tanah Ulayat, ATR/BPN Gandeng Kemendagri hingga Pemda

Daftarkan Tanah Ulayat, ATR/BPN Gandeng Kemendagri hingga Pemda

LAMANINDO.COM, SORONG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta pemerintah daerah (pemda) dalam mengadministrasikan dan mendaftarkan tanah ulayat masyarakat hukum adat (MHA). Dukungan ini krusial karena proses tersebut tidak hanya bergantung pada keaktifan masyarakat adat, tetapi juga kejelasan regulasi dan penetapan di daerah.

Merujuk Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN (Permen ATR/Kepala BPN) Nomor 14 Tahun 2024, pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat mencakup dua tahapan utama: penetapan subjek hukum oleh pemerintah daerah, serta pencatatan dan permohonan sertipikat oleh Kementerian ATR/BPN.

Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Kementerian ATR/BPN, Rezka Oktoberia, menjelaskan bahwa koordinasi dengan Kemendagri dan pemda diperlukan karena ATR/BPN membutuhkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang diterbitkan kepala daerah.

“Kementerian ATR/BPN membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Karena untuk mengoordinasikan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, kami membutuhkan SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang diterbitkan oleh kepala daerah,” ujar Rezka dalam kegiatan Diseminasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026).

Salah satu upaya memperkuat sinergi tersebut dilakukan dengan menyosialisasikan langsung aturan dan mekanisme pendaftaran tanah ulayat kepada pemda dan masyarakat hukum adat setempat. Di Kota Sorong, ATR/BPN menghimpun perwakilan pemda dan tokoh masyarakat adat untuk membahas pemberian kepastian hak atas tanah ulayat di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Kedua provinsi tersebut sebelumnya telah menjalani proses inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat pada 2021 oleh Universitas Cenderawasih. Dari pemetaan tersebut, teridentifikasi sejumlah titik indikatif tanah ulayat di berbagai kabupaten/kota. Di Papua Barat meliputi Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. Sementara di Papua Barat Daya berada di Kota Sorong, Maybrat, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan Tambrauw.

“Hasil inventarisasi dan identifikasi menjadi data awal yang dapat ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan validasi oleh Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan setempat. Apakah titik indikatif yang memenuhi persyaratan dapat dilakukan proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 tahun 2024,” terang Rezka di hadapan peserta diseminasi yang terdiri dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang adat, serta Forkopimda Papua Barat Daya.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menyambut positif langkah pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat di wilayahnya. Ia berharap sosialisasi ini memperlancar proses pencatatan hak ulayat di lapangan.

“Kami berharap tanah-tanah adat masyarakat ini yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi bisa dicatatkan pengadministrasiannya. Serta kami berharap, pencatatannya juga harus benar-benar transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat adat sehingga di kemudian hari tidak ada lagi masalah-persoalan tanah adat,” kata Ahmad.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan sesi diskusi panel dengan narasumber dari Kemendagri, Universitas Papua, LSM Landesa Indonesia, serta perwakilan masyarakat hukum adat suku Moi. Usai diskusi, dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Strategi Percepatan dan Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Berita acara tersebut memuat pokok kesepakatan antara Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan pemda, sekaligus menjadi panduan rencana tindak lanjut ke depan. Penandatanganan dilakukan oleh Inspektur Jenderal ATR/BPN Wahyu Widada, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Kanwil BPN Papua Barat Keliopas Fenetiruma, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Bernardus Wijanarko, serta perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Barat Daya dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya. (ar/ck)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Populer