LAMANINDO.COM, BAUBAU– Pemerintah menaikkan harga pertalite, pertamax, hingga solar pada Sabtu, 3 September 2022 lalu.
Adapun harga tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) tersebut yakni Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter, dan Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.
Atas kebijakan kenaikan harga BBM tersebut, pemerintah pusat juga mengalihkan subsidi dan kompensasi BBM menjadi BLT BBM yang anggarannya mencapai Rp24,17 triliun yang terdiri atas dua jenis. Pertama, bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 yang akan diberikan kepada 14,6 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Kedua, BLT BBM yang akan diberikan kepada 20,65 keluarga penerima manfaat sebesar Rp150.000 per bulan, diberikan sebanyak empat bulan.
Bantuan tersebut bertujuan untuk membantu meringkankan serta melindungi masyarakat rentan dan miskin dari tekanan gejolak kenaikan harga BBM, sehingga angka kemiskinan di Indonesia dapat diturunkan.
Pasca menaikan harga BBM, kini pemerintah bekerja sekuat tenaga menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam setiap kunjungan kerjanya di sejumlah daerah berkesempatan menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak kenaikan BBM tersebut.
Hari ini, Selasa (27/9/2022), melakukan kunjungan kerja di Kota Baubau, Kabupaten Buton dan Buton Selatan (Busel).
Di Negeri Khalifatul Khamis ini, Kepala Negara menyambangi Kantor Pos Baubau dan menyerahkan langsung BLT BBM langsung kepada masyarakat penerima manfaat.
Kepada awak media, orang nomor 1 di Indonesia ini mengatakan, saat ini secara nasional penyaluran BLT BBM telah mencapai 95,9 persen, dengan persentase jumlah penerima manfaat sekitar 19,7 juta jiwa. Penyaluran bantuan ini dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
“Hari ini kita menyalurkan Bantuan Tunai Langsung BTL) kepada masyarakat penerima manfaat di Kota Baubau, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara,” tutur Jokowi.
Presiden Jokowi menegaskan, penyaluran bantuan ini harus dilakukan sampai selesai. Dengan kata lain, seluruh penerima manfaat memperoleh bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kantor Pos di masing-masing kabupaten/kota se-Indonesia.
“Yang pasti penyalurannya sampai selesai semua, akhir tahun 2022 ini semua itu pasti sudah selesai,” tandas Jokowi. (adm)
