LAMANINDO.COM, BATAUGA- Kabupaten Buton Selatan – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diadakan secara virtual, Senin (26/08/2024). Rakor yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, ini diikuti oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia dengan narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini serta Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang. Kabupaten Buton Selatan turut berpartisipasi melalui Pj. Bupati Parinringi, SE., M.Si, Sekda La Ode Budiman, SKM., M.MKes, dan sejumlah perwakilan OPD di Aula Rapat Kantor Bupati Buton Selatan.
Dalam pemaparannya, Tomsi Tohir menyampaikan kondisi terkini terkait inflasi di minggu keempat Agustus 2024, yang menunjukkan kenaikan harga pada beberapa komoditas, seperti cabai rawit, minyak goreng, dan cabai merah di berbagai kabupaten/kota. Untuk mengatasi ini, ia mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan “Champion” cabai rawit dalam menekan kenaikan harga. “Kami menghimbau kepala daerah dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) untuk bekerja sama dengan Champion cabai rawit agar wilayah mereka tidak terkena dampak inflasi yang berulang,” ungkapnya.
Tomsi juga menyoroti rendahnya realisasi pendapatan dan belanja APBD di sejumlah daerah. Provinsi Sulawesi Tenggara, misalnya, hanya mencatat realisasi pendapatan sebesar 43,55%, di bawah rata-rata nasional. Rendahnya realisasi ini berisiko memperlambat perputaran ekonomi daerah. Di tingkat kabupaten, Buton Tengah memiliki angka realisasi belanja yang sangat rendah, yaitu 18,80%, yang berdampak negatif pada roda ekonomi lokal.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, turut memaparkan tren inflasi yang menunjukkan kenaikan harga bahan pokok tertentu di Agustus 2024. Ia mencatat bahwa harga cabai rawit naik sebesar 10,40% dibandingkan Juli, dan harga minyak goreng naik 0,33%. Tren ini menjadi perhatian karena dampaknya langsung terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Rapat ini juga menekankan pentingnya realisasi belanja APBD sebagai penggerak ekonomi daerah. “Rendahnya belanja pemerintah menyebabkan lemahnya perputaran ekonomi di daerah, karena dana pemerintah adalah salah satu pendorong utama ekonomi di banyak wilayah,” ujar Tomsi Tohir. Ia berharap pemerintah daerah segera meningkatkan realisasi anggaran untuk mendukung ekonomi lokal.
Selain itu, Tohir mengingatkan sejumlah pemerintah daerah yang belum menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan TNI dan Polri, termasuk beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara seperti Buton Selatan. Mengingat tahapan pendaftaran Pilkada segera dimulai, koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait menjadi sangat penting.
Kemendagri mengharapkan langkah konkret dari pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi dan mempercepat penyerapan anggaran, demi menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat.(**)
