LAMANINDO.COM, BUSEL– Inflasi Sulawesi Tenggara (Sultra) per 1 Oktober 2022 mencapai 6,23 persen (ytd). Dan pemerintah provinsi (Pemprov) telah meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Untuk inflasi Kabupaten Buton Selatan (Busel) lebih dipengaruhi oleh inflasi Kota Baubau. Dimana pada Oktober 2022, Kota Baubau terjadi inflasi yoy sebesar 7,36 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,00 pada Oktober 2021 menjadi 112,73 pada Oktober 2022. Tingkat inflasi mtm sebesar 0,10 persen dan tingkat inflasi ytd sebesar 6,43 persen.
Salah satu upaya yang dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Baubau dalam mengendalikan laju inflasi adalah dengan membangun Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Buton Selatan (Busel) untuk komoditas bawang merah.
Sementara untuk Busel, sejumlah program dalam upaya pengendalan inflasi daerah telah diluncurkan. Di bawah komando Pj. Bupati La Ode Budiman, pemerintah kabupaten (Pemkab) Busel mencanangkan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen. Ada pula program Satu Hari Tanpa Nasi (One Day No Rice) dan pemberian Bantuan Sosial (Bansos) yang bersumber dari dana hibah daerah untuk Kelompok Wanita Tani sebesar Rp 5 juta setiap kelompok serta membangun sinergitas pemerintah daerah dengan pemerintah desa maupun BUMDes.
Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen
Pj. Bupati Busel, La Ode Budiman melaunching Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen pada Rabu (23/11/2022) yang dipusatkan di Kelurahan Majapahit, Kecamatan Batauga.
Di bawah binaan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Busel sejumlah kelompok tani didampingi melakukan penanaman tanaman cepat panen dengan memafaatkan pekarangan yang “tidur”.
Jenis tanaman yang ditanam adalah tanaman cepat panen seperti sayur-sayuran dan umbi-umbian. Program ini diyakni mampu menghasilkan dan menopang ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat keluarga.
Kemudian, gerakan tanam pangan panen cepat ini juga menjadi bagian dari upaya menstabilkan harga-harga di Busel, khususnya terkait dengan kebutuhan sayur-sayuran.
“Hasil tanaman ini bisa dijual di pasar. Ketika masyarakat memiliki uang maka akan berdampak pada daya beli masyarakat yang ikut meningkat. Dengan demikian, inflasi kita bisa kendalikan,” kata Budiman.
Gerakan Satu Hari Tanpa Nasi (One Day No Rice)
Dalam upaya pengendalian inflasi daerah, Pemkab Busel mulai menggaungkan program One Day No Rice atau satu hari tanpa nasi atau dapat dimaknai bahwa dalam sehari harus mengkonsumsi hasil komoditi lokal seperti jagung dan umbi-umbian.
Hal ini merupakan upaya sosialisasi bahwa bahan makanan lokal tidak kurang kandungan gizinya. Selain itu, tujuannya juga agar masyarakat tidak lagi bergantung dengan beras.
“Kita tahu sebenarnya makanan pokok kita di Buton Selatan ini adalah umbi-umbian dan jagung. Nah, saat ini kita coba gaungkan makanan-makanan lokal ini dengan harapan kita tidak lagi bergantung dengan bahan makanan dari luar seperti beras,” ujar Budiman.
Menurut Budiman, program One Day No Rice ini telah didukung dengan peraturan bupati (Perbup). Oleh karena itu, untuk memasyarakatkan program ini Pemkab terus bergerak melakukan sosialiasi melalui OPD teknis maupun pemerintah tingkat desa bahkan mitra-mitra pemerintah daerah seperti organisasi PKK maupun Dharma Wanita.
Kendati demikian, kendala yang dihadapi saat ini adalah minimnya data stok bahan pangan lokal. Oleh karena itu, Budiman mengintruksikan kepada OPD teknis untuk mengumpulkan data terkait stok umbi-umbian dan jagung di setiap kecamatan dan tingkat konsumsi masyarakat akan komoditi lokal tersebut.
Hal itu penting karena melalui data itu nantinya akan menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijakan di masa mendatang. Di lain sisi, melalui data stok bahan pangan lokal itu Pemkab Busel melalui tim pengendali inflasi daerah (TPID) bisa mengambil langka tepat dalam pengendalian inflasi.
“Jadi melalui OPD teknis kami minta datanya supaya kami bisa melihat berapa jumlah stok bahan pangan lokalnya kita sehingga bisa kita kendalikan inflasi ini. Artinya, kita tidak lagi bergantung dengan beras,” imbuh Budiman.
Orang nomor 1 di Busel ini mengklaim bahwa sebenarnya bahan pangan lokal sangat cukup. Namun klaim tersebut belum didukung dengan data yang valid. Untuk itu, pihaknya kembali menekankan kepada OPD terkait agar sesegera mungkin merampungkan data stok bahan pangan lokal.
“Dari kondisi lapangan dan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini sebetulnya cukup, hanya kita kekurangan data. Masyarakat kita setiap harinya itu yang makan (konsumsi) makanan lokal ini masih banyak. Artinya, ini masyarakat kita sudah sangat mengerti. Dari sisi kesehatan, mereka tahu bahwa beras atau nasi itu glukosanya cukup tinggi, sehingga lebih memilih makanan lokal. Namun demikian hal itu tentu harus kami dukung dengan data yang valid,” jelasnya.
Mantan Kadis Kesehatan Busel ini menuturkan, kegemaran masyarakat untuk konsumsi makanan lokal ini sudah mulai muncul. “Dan ini kita tingkatkan, bila perlu dua atau tiga hari dalam seminggu itu kita konsumsi makanan-makanan lokal,” sambungnya.
Pemberian Bansos Hibah Daerah Untuk Kelompok Tani
Pemkab Busel juga memberikan bantuan sosial (Bansos) hibah daerah untuk kelompok wanita tani sebesar Rp 5 juta setiap kelompok.
Kelompok-kelompok tani yang menerima bantuan tersebut adalah kelompok yang telah melakukan kegiatan penanam bahan pangan. Bantuan itu diberikan untuk menstimulus kegiatan kelompok dalam memanfaatkan pekarangan yang selama ini menjadi lahan tidur.
“Ada beberapa kelompok tani dari beberapa desa/kelurahan diberikan bantuan untuk stimulan. Dengan harapan para kelompok tani ini bisa memanfaatkan pekarangan-pekarangan di desa yang selama ini menjadi lahan tidur agar dimanfaatkan dengan ditanami tanaman yang masuk dalam kategori tanam cepat panen cepat,” terang Budiman.
Selain itu, bantuan ini juga dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai upaya dari pengendalian inflasi daerah.
Membangun Sinergitas Dengan Pemerintah Desa dan BUMDes
Gerakan tanam pangan panen cepat di beberapa desa sebenarnya telah memulai lebih awal dengan mengembangkan tanaman hidroponik. Seperti di Kecamatan Siompu, tanaman hidroponik yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sampai saat ini telah berkembang. Sementara di Kecamatan Siompu Barat itu ada tambak garam juga dikelola oleh BUMDes yang saat ini juga telah berkontribusi dalam upaya penanganan inflasi daerah.
“Jadi memang sangat penting untuk mendorong program-program yang beririsan langsung dengan pengendelian inflasi. Bahkan sejumlah desa telah melakukan itu seperti pengembangan tanaman hidroponik di Kecamatan Siompu, maupun tambak garam di Kecamatan Siompu Barat. Dan Pemkab Busel sangat mensuport pemerintah desa maupun BUMDes yang berinovasi dengan upaya pengendalian inflasi daerah,” tukas Budiman.
Mantan Kadis Kesehatan Busel itu juga berharap agar seluruh desa dan BUMDes yang ada di Busel agar bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi. (adm)
