LAMANINDO.COM, BUSEL– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan (Busel) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh stakeholder, pada Selasa (21/2/2023).
Rakorda tersebut dibuka langsung oleh Pj. Bupati Busel, La Ode Budiman. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Busel, Pomili Womal, Wakapolres Buton, Wakapolres Baubau, Kepala Pengadilan Negeri Pasarwajo, Dandim 1413 Buton, Ketua KPU Busel, Komisioner Bawaslu, Kepala Kantor BPS Buton, Kepala Kemenag Busel, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa dan para Kepala Sekolah lingkup Pemkab Busel.
Rakorda ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa lalu (17/2/2023).
Ada empat isu sentral yang menjadi fokus pembahasan pada Rakorda ini, yakni percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penanganan inflasi daerah, penurunan prevelansi stunting dan stabilitas daerah menyongsong Pemilu 2024.
Menurut Budiman, untuk mencapai target yang menjadi fokus Rakorda ini perlu dilakukan harmonisasi seluruh stakeholde sehingga bisa bersama-sama menurunkan dan menghapus kemiskinan ekstrem di daerah.
“Kemudian stunting. Sungguhpun sudah ada penurunan prevelansi yang signifikan sebanyak 13 persen pada 2022 menjadi 32 persen saat ini, tapi perlu ada strategi khusus sehingga target kita pada 2024 dimana target nasional 14 persen bisa dicapai,” jelasnya.
Dikatakan Budiman, sejumlah langkah sudah dilakukan dalam hal penurunan stunting ini dengan menggalakkan program Bapak Asuh dan Ibu Asuh. Dalam program ini, ASN diharapkan menjadi ujung tombak untuk mengambil peranan mengemban tanggung jawab penuh dalam menyukseskan program penurunan stunting.
“Bila penurunan stunting ini merunut by nama by adress dan bisa ditangani tiap orang, maka hasilnya akan sangat luar biasa. Masalah stunting ini bukan hanya terkait masalah ekonomi semata, namun bisa jadi pola asuh atau pola makannya yang salah. Tapi kalau memang faktor ekonomi yang menjadi masalah maka anggap saja kita bersedekah untuk sesama,” ujarnya.
Lebih lanjut Budiman mengungkapkan bahwa terkaiy penanganan inflasi daerah, telah dilakukan sejumlah tindakan melalui survei pasar. Dan ketahui bahwa harga beras menjadi salah satu penyumbang inflasi di daerah.
“Makanya kita terus dengungkan inovasi Gerakan Satu Hari Tanpa Nasi atau One Day No Rice. Kita tidak boleh tergantung pada beras, apalagi banyak potensi makanan non beras yang bisa ditanam oleh petani kita,” lanjutnya.
Terakhir, terkait Pemilu 2024, Bapak Pj Bupati meminta dukungan semua pihak untuk bersama-sama mengawal dan menyukseskan pesta demokrasi tersebut.
“Mudah-mudahan rancangan awal yang telah kita bangun dalam persiapan pesta demokrasi dengan stakeholder terkait bisa berjalan maksimal. Semoga niat baik kita untuk perhelatan pesta demokrasi berjalan lancar dan sukses sehingga tujuan pembangunan daerah bisa tercapai,” tandasnya. (red)
