LAMANINDO.COM, KENDARI- Kantor Wilayah (Kanwil ) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi tenggara (Sultra) mencatat hingga 28 Juli 2023 realisasi belanja negara, belanja Kementerian dan Lembaga(K/L),Transfer ke Daerah dan Dana di Sultra mencapai Rp12,74 Triliun atau 48,57 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp26,23 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sultra Syarwan mengatakan realisasi belanja negara tersebut disumbangkan oleh belanja Kementrian/Lembaga sebesar Rp4,16 triliun atau 49,32 persen dari pagu Rp8,43 triliun, dan belanja Transfer Ke Daerah dan Dana desa sebesar Rp8,58 triliun atau 48,21 persen dari Pagu Rp17,80 triliun.
“jadi secara (yoy) belanja K/L tumbuh sebesar 20,61 persen, belanja TKD tumbuh sebesar 3,56 persen, Belanja Pegawai juga tumbuh sebesar 3,28 persen, Belanja Barang tumbuh sebesar 30,23 persen, Belanja Modal tumbuh sebesar 37,67 persen, sedangkan Belanja Bansos mengalami kontraksi sebesar -8,01 persen,” ungkap Syarwan di Kendari, Minggu (30/7/2023).
Menurut Syarwan pada Belanja K/L, Realisasi Belanja tertinggi pada Kemen PUPR sebesar Rp1,25 Triliun atau 30,18 persen dari total realisasi belanja di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU dan Bawaslu memiliki pertumbuhan tertinggi (yoy) masing-masing sebesar 527,23 persen dan 399,85 persen sebagai dampak akselerasi pelaksanaan tahapan program Pemilu.
“berdasarkan Belanja per KPPN, Dilihat dari prosentase terhadap pagu, kinerja tertinggi terdapat pada KPPN Kolaka sebesar 58,78 persen yang terutama disumbangkan oleh akselerasi Belanja Pegawai, dan dilihat dari nominal, kinerja tertinggi dicapai oleh KPPN Kendari sebesar Rp 3,3 Trilin atau sekitar 79,45 persen dari seluruh realisasi belanja KPPN,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan untuk laporan Tematik sampai dengan 28 Juli 2023 mengenai PSN Infrastruktur pada belanja modal (53) di 5 K/L terpilih, mencakup, Pagu Belanja Modal dari 5 K/L yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pendidikan mencapai Rp 2,18 Triliun atau sekitar 89,27 persen dari total seluruh pagu belanja modal K/L. Untuk Kementerian ESDM tidak terdapat pagu DIPA APBN di Sulawesi Tenggara.
“realisasi dari 5 K/L terpilih mencapai Rp 970,37 Miliar atau sekitar 44,52 persen dari pagu dengan kontribusi tertinggi oleh KemenPUPR yang mencapai Rp874,19 Miliar,” ujar Syarwan.
Syarwan menambahkan untuk pertumbuhan year on year dari 5 K/L terpilih mencapai 40,82 persen dengan kontribusi tertinggi dari KemenPUPR yang meningkat sebesar Rp 328,16 Miliar. (**)
