LAMANINDO.COM, BAUBAU- KPPN Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) berupaya agar nilai realisasi Belanja Pemerintah Pusat dapat terus meningkat hingga akhir tahun anggaran 2023. Diharapkan dapat mengejar target realisasi sampai dengan triwulan IV, yakni sebesar Rp903,40 miliar atau 91,65 persen dari pagu Belanja Pemerintah Pusat.
Sebagai upaya untuk mengakselerasi belanja di satuan kerja, KPPN Baubau telah menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan IV 2023, dengan mengundang Satker-Satker terpilih yang menjadi target evaluasi, pada Jumat (17/11/2023) lalu di KPPN Baubau secara hybrid.
“Pelaksanaan EPA ini dimaksudkan sebagai forum diskusi untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pada satker K/L. Diharapkan satker dapat menyampaikan beberapa informasi ataupun permasalahan yang mungkin sedang dialami untuk kemudian bersama-sama merumuskan langkah penanganannya,” kata Kepala KPPN Baubau, Hariyanto.
Terdapat enam aspek yang menjadi fokus pada kegiatan EPA Triwulan IV itu, Pertama, perlu diidentifkasi isu-isu strategis pelaksanaan anggaran di satker yang mungkin dapat berpotensi menimbulkan permasalahan di akhir tahun anggaran, termasuk mempersiapkan bagaimana upaya mitigasinya. Selain itu, memasuki akhir tahun perlu juga dikonfirmasi oleh satker perihal kontrak-kontrak yang baru ditandatangani pada triwulan IV 2023.
“Kedua, terkait capaian realisasi dan outstanding kontrak. Perlu dikonfirmasi oleh satker bagaimana proyeksi belanja sampai dengan akhir tahun, identifikasi dilakukan terhadap penyebab ketidakserapan anggaran. Perlu juga ditelaah kesesuaian halaman III DIPA dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, serta Proyeksi outstanding kontrak belanja sampai dengan Triwulan IV,” ujarnya.
Ketiga, terkait Pengawalan Belanja Penting K/L, meliputi informasi perkembangan belanja Prioritas Nasioal (PN), Proyek Strategi Nasional (PSN), dan program/output penting K/L, termasuk beberapa belanja tematik khusus seperti stunting, kemiskinan, dan lain-lain.
“Keempat, lanjut Hariyanto terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Dilihat kembali bagaimana kinerja IKPA satker sampai dengan triwulan IV. Dari delapan indikator pada IKPA, perlu disusun strategi yang perlu diambil terutama untuk indikator yang berpotensi turun atau tidak optimal,” imbuhnya.
Kelima, terkait Proyeksi Capaian Output, identifikasi dilakukan terhadap target dan realisasi capaian output satker, termasuk evaluasi terhadap implementasi penyusunan proyeksi capaian output yang mulai diterapkan pada pertengahan tahun ini.
“Terakhir, terkait Pagu Minus, satker perlu melakukan mitigasi atas potensi terjadinya pagu minus, terutama pada jenis belanja pegawai. Dari mitigasi tersebut dapat direncanakan langkah-langkah penyelesaian pagu minus tersebut seperti koordinasi dengan kantor wilayah ataupun unit eselon I pada masing-masing satker,” pungkasnya.
Hariyanto berharap seluruh satker mitra kerja KPPN Baubau dapat lebih berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran di unit kerjanya masing-masing, dengan maksud agar seluruh target kinerja pelaksanaan anggaran dapat tercapai optimal dan dapat segera memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar.(**)
