LAMANINDO.COM, JAKARTA– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima berbagai apresiasi dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta. Sejumlah capaian kementerian dalam pengelolaan pertanahan menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut.
Keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam menangani sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Tangerang, optimalisasi Reforma Agraria, serta pemberantasan mafia tanah mendapat sorotan positif dari para anggota dewan. Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan penghargaan atas capaian kementerian dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. “Kami mengapresiasi progres dan pencapaian yang telah dilakukan dalam melaksanakan sembilan program kerja yang dipaparkan oleh Menteri,” ujarnya, Jumat (31/1/2025).
Selain itu, Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menyoroti efektivitas pengelolaan anggaran 2024 oleh Kementerian ATR/BPN. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang melampaui target menjadi bukti kesuksesan kementerian dalam mengoptimalkan anggaran sebesar Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir. “Ini menunjukkan efektivitas dalam redistribusi tanah dan pemberantasan mafia tanah,” kata Heri.
Di sisi lain, Taufan Pawe, anggota Komisi II DPR RI lainnya, menyoroti langkah tegas Menteri ATR/BPN dalam membatalkan sertifikat bermasalah di kawasan Pagar Laut. “Keberanian Menteri dalam mengambil keputusan ini patut diapresiasi,” katanya.
Menanggapi berbagai apresiasi tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan komitmen kementeriannya untuk terus bekerja secara transparan dan maksimal dalam menyelesaikan persoalan pertanahan. “Kami akan menyampaikan informasi secara jelas kepada publik agar tidak terjadi spekulasi liar,” ujar Nusron.
Dukungan dari Komisi II DPR RI diharapkan dapat memperkuat kinerja Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat implementasi kebijakan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN. Selain itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajarannya mengikuti rapat secara daring.(***)
