LAMANINDO.COM–Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, secara resmi membuka Rapat Evaluasi Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang digelar di Ruang Rapat 401, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Dalam arahannya, Pudji menegaskan pentingnya penggunaan anggaran proyek ILASP secara efektif dan akuntabel, mengingat proyek ini didanai melalui pinjaman dari Bank Dunia. Ia menekankan bahwa setiap penggunaan dana harus disertai tanggung jawab penuh demi keberhasilan program dan kepercayaan pemberi dana.
“Saya berharap anggaran dalam proyek ini digunakan sebaik-baiknya dan semua target yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Kita harus memastikan pemberi anggaran merasa puas dan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaannya,” tegas Pudji.
Proyek ILASP direncanakan berlangsung dari tahun 2025 hingga 2029, dan melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, seperti Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri. Pudji menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab yang jelas, terutama terkait pengelolaan dana yang masih terblokir.
Ia juga mewanti-wanti potensi duplikasi kegiatan dalam pelaksanaan proyek. Untuk itu, Pudji meminta seluruh satuan kerja untuk melaporkan perkembangan proyek secara terbuka dan berkala.
“Kalau ada hambatan dalam pelaksanaan, segera sampaikan agar kita bisa mencari solusi bersama. Ini adalah tanggung jawab kita, tidak hanya kepada pemberi pinjaman, tetapi juga kepada negara,” ujarnya.
Rapat evaluasi yang digelar secara hybrid ini turut dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta jajaran terkait di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Seluruh perwakilan satuan kerja turut memaparkan capaian dan rencana kegiatan dalam rangkaian pelaksanaan Proyek ILASP.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, selaku moderator rapat, menyampaikan bahwa evaluasi terhadap proyek ILASP akan dilakukan secara rutin setiap dua minggu. Evaluasi berkala ini diharapkan mampu memastikan seluruh program berjalan sesuai target dan menghasilkan dampak nyata bagi sektor pertanahan dan tata ruang nasional.