LAMANINDO.COM, YOGYAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan pentingnya keterbukaan terhadap kritik dan masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” yang diselenggarakan oleh Total Politik di Auditorium Joglo GIK, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin (15/06/2026).
Di hadapan ratusan peserta yang mayoritas merupakan mahasiswa, Menteri Nusron menekankan bahwa seorang pejabat publik harus siap menerima kritik sebagai konsekuensi dari pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, kritik dan keluhan masyarakat merupakan sumber masukan yang sangat berharga dalam proses penyempurnaan kebijakan pemerintah.
“Kalau pejabat tidak mau dicaci maki atau dikritik, sesungguhnya yang bersangkutan belum lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan yang saya buat semakin baik, sehingga saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam dialog yang digelar dalam rangka memperingati Bulan Pancasila tersebut, Menteri Nusron mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menilai, keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi masyarakat merupakan salah satu wujud implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah perlu terus dievaluasi agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah.
“Di Bulan Pancasila ini, kita perlu mengoreksi bersama apakah kebijakan yang diambil pemerintah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belum. Jika masih ada yang perlu diperbaiki, mari kita evaluasi bersama,” katanya.
Selain membahas pentingnya kritik dalam tata kelola pemerintahan, Menteri Nusron juga menyinggung momentum Malam Tahun Baru Islam yang bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengajak peserta menjadikan pergantian tahun sebagai sarana refleksi dan evaluasi diri agar terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu.
Menurutnya, semangat untuk menjadi lebih baik harus diterapkan tidak hanya dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik harus senantiasa dievaluasi dan disempurnakan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Prinsip itu juga harus diterapkan dalam pemerintahan, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya,” ungkapnya.
Kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar turut menghadirkan Sudaryono dan Budiman Sudjatmiko sebagai narasumber. Dialog berlangsung interaktif dengan peserta sebelum akhirnya dihentikan lebih awal setelah suasana forum menjadi kurang kondusif.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, Sepyo Achanto beserta jajaran. (ar/fa)