LAMANINDO.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional mencapai 87,98%. Capaian ini melampaui target minimal pemerintah sebesar 87% dalam Lahan Baku Sawah (LBS) untuk menopang ketahanan pangan nasional.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan angka tersebut merupakan akumulasi kesepakatan antara Direktorat Jenderal Tata Ruang dengan pemerintah daerah hingga 10 November 2026.
“Berdasarkan data per 10 November, kesepakatan antara pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tata Ruang, dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi terkait, LP2B sudah mencapai 87,98%. Artinya, kita sudah surplus 0,98% dari target nasional minimal 87% untuk mendukung ketahanan pangan sehingga nanti bisa kita melindungi sawah barunya,” ujar Nusron usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Nusron merinci, capaian ini ditopang oleh progres di ratusan daerah, meliputi:
- 110 kabupaten/kota: Telah menetapkan Surat Keputusan (SK) LP2B.
- 300 kabupaten/kota: Merampungkan verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Ditjen Tata Ruang.
- 47 kabupaten/kota: Berproses pada berita acara kesepakatan dengan empat Direktorat Jenderal.
- 2 kabupaten/kota: Memproses berita acara kesepakatan dengan tiga Direktorat Jenderal.
- 11 kabupaten/kota: Tengah memproses berita acara kesepakatan di tingkat daerah.
Meski secara agregat nasional melampaui target, Nusron mengakui masih ada tiga provinsi yang realisasinya di bawah 87%. Ketiganya adalah Riau (76,24%), Papua (78,02%), dan Banten (84,73%).
Menurut Nusron, kondisi geografis dan karakter wilayah membuat ketiga provinsi tersebut sulit mendongkrak angka LP2B lebih tinggi lagi.
“Kami sudah berdiskusi dengan semua pihak, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun dinas terkait yang berkenaan dengan tata ruang, (tiga provinsi) ini memang sudah tidak bisa di-upgrade. Di Provinsi Riau, lahannya didominasi perkebunan. Sementara itu, di Provinsi Banten, meski sudah ditopang dua kabupaten, Lebak dan Pandeglang yang hampir mencapai 95%, agregat provinsinya masih berada di bawah target nasional,” jelasnya.
Untuk memastikan lahan sawah yang sudah ditetapkan tidak beralih fungsi, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Beleid ini memungkinkan pemda melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara parsial tanpa harus menunggu siklus lima tahunan.
“Jadi pekerjaan selanjutnya memastikan LP2B yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masuk ke dalam revisi RTRW. Setelah ada penetapan LP2B dari bupati, segera dimasukkan ke dalam revisi tata ruang agar tidak ada alih fungsi lagi,” tegas Nusron.
Dalam rapat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menerima laporan tersebut dan mengetok angka akhir penetapan LP2B nasional di level 87,98%. Ia juga menekankan pentingnya integrasi data tata ruang ke depan.
“Memang ada tiga provinsi yang masih kurang, tapi kita sepakat saja. Selain itu, kita juga sepakat terkait sinkronisasi LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi satu petanya,” kata Zulkifli Hasan.
Turut hadir dalam Rakortas ini Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, serta Kepala BPS Amalia Adininggar. Nusron sendiri hadir didampingi Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana dan Plh. Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Dwi Budi Martono. (ar/ck)