LAMANINDO.COM, JAKARTA – Masyarakat yang kehilangan sertipikat tanah diwajibkan mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti melalui Kantor Pertanahan (Kantah). Merujuk Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pemohon harus melalui satu tahapan krusial, yakni pengambilan sumpah oleh pemegang hak di hadapan Kepala Kantah atau pejabat yang ditunjuk.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, menjelaskan bahwa pengambilan sumpah menjadi bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran informasi kehilangan dokumen tersebut.
“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertipikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko sengketa sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan,” ujar Asnaedi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (18/11/2026).
Menurut Asnaedi, mekanisme sumpah diperlukan guna mengantisipasi penyalahgunaan permohonan yang didasari keterangan palsu. Sebagai contoh, pemohon mengeklaim sertipikatnya hilang, padahal dokumen fisik tersebut sebenarnya masih berada dalam penguasaan pihak lain atas dasar hubungan hukum tertentu.
Selain pernyataan di bawah sumpah, penerbitan sertipikat pengganti juga wajib didahului proses pengumuman kepada publik. Tahapan ini memberi ruang bagi pihak lain untuk mengajukan keberatan dalam jangka waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan. Apabila keberatan tersebut dinilai beralasan, proses penerbitan sertipikat pengganti dapat ditangguhkan.
Asnaedi menegaskan, hilangnya dokumen fisik tidak serta-merta menggugurkan hak seseorang atas tanahnya. Penerbitan sertipikat pengganti bertujuan menghadirkan kembali tanda bukti hak yang sah dengan tetap berpedoman pada data pendaftaran tanah serta melindungi kepentingan pihak lain.
Tak hanya karena hilang, pengajuan sertipikat pengganti juga berlaku bagi sertipikat yang mengalami kerusakan fisik, misalnya akibat dimakan rayap, kebakaran, maupun banjir, dengan menyesuaikan kelengkapan syarat berdasarkan kondisi dokumen.
Sementara itu, bagi masyarakat yang sudah beralih ke Sertipikat Elektronik, kehilangan salinan cetak tidak menjadi masalah besar karena data sertipikat tetap tersimpan aman di dalam sistem pendaftaran tanah. Pemegang hak dapat mengakses atau mencetak ulang salinannya sesuai ketentuan layanan yang berlaku.
Asnaedi pun mengimbau pemilik lahan yang mengalami kehilangan atau kerusakan sertipikat agar segera melapor dan mengurus dokumen pengganti secara mandiri ke Kantah setempat.
“Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” pungkas Asnaedi. (mw/rs)
