LAMANINDO.COM, BATAUGA – Sebanyak 54 aparatur sipil negara (ASN) mengikuti tahapan asesmen dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan. Kegiatan yang bekerja sama dengan Assessment Center Polri tersebut berlangsung di Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), Kendari, selama dua hari, 24–25 Juni 2026.
Sebelumnya, berdasarkan hasil seleksi administrasi, sebanyak 57 peserta dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan asesmen. Namun, tiga peserta tidak mengikuti proses tersebut karena telah menjalani asesmen JPT Pratama beberapa bulan sebelumnya dan hasilnya masih dapat digunakan dalam seleksi yang sedang berlangsung.
Seleksi terbuka ini digelar untuk mengisi 10 jabatan pimpinan tinggi pratama yang saat ini masih mengalami kekosongan di lingkungan Pemkab Buton Selatan. Jabatan yang diperebutkan meliputi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios menegaskan, seleksi terbuka JPT Pratama bukan sekadar proses pengisian jabatan, melainkan langkah strategis untuk menghadirkan pemimpin birokrasi yang mampu membawa perubahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama bukan sekadar proses pengisian jabatan, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan kepemimpinan birokrasi yang mampu membawa perubahan, mendorong inovasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Adios.
Menurutnya, tantangan pemerintahan yang semakin kompleks menuntut hadirnya pejabat yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga visi yang kuat, kemampuan kepemimpinan yang adaptif, integritas tinggi, serta kemampuan berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan daerah.
Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan asesmen dengan sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab. Hasil asesmen nantinya tidak hanya menjadi dasar dalam proses pengisian jabatan, tetapi juga sebagai bahan pemetaan dan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemkab Buton Selatan.
Adios juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan sistem merit sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap pengisian jabatan harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan integritas.
“Kami berkomitmen penuh menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN. Setiap pengisian jabatan harus dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan atas pertimbangan lain di luar ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Biro SDM Polda Sultra, Kombes Pol Arief Fitrianto, memastikan seluruh proses asesmen dilaksanakan secara profesional, independen, objektif, dan akuntabel sesuai standar Assessment Center yang berlaku.
Menurut Arief, Assessment Center Polri berkomitmen mendukung pengembangan sumber daya manusia unggul, baik di lingkungan Polri maupun instansi pemerintah daerah, melalui metode penilaian yang terukur dan berbasis kompetensi.
Ia menilai kerja sama antara Pemkab Buton Selatan dan Polda Sultra merupakan langkah positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis kompetensi.
“Kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan pejabat yang mampu bekerja secara efektif, membangun kolaborasi, menghadirkan inovasi, serta menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah di masa mendatang,” katanya.
Melalui proses seleksi yang ketat dan objektif tersebut, diharapkan lahir pemimpin-pemimpin birokrasi yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Buton Selatan. (sr)