LAMANINDO.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng perguruan tinggi untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kolaborasi ini dilakukan untuk mengejar kebutuhan RDTR yang terus meningkat sekaligus mempercepat proses perizinan berusaha.
Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN Ossy Dermawan mengatakan perguruan tinggi memiliki kapasitas akademik dan sumber daya ahli yang dapat mendukung percepatan penyusunan RDTR.
“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Ossy dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Berdasarkan data per 8 September 2026, sebanyak 572 RDTR telah tersedia dan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Integrasi tersebut telah mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sepanjang Agustus 2026.
Ossy menilai semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, semakin besar pula peluang percepatan proses perizinan berusaha. Menurutnya, percepatan penyusunan RDTR akan berdampak langsung terhadap kemudahan pelaku usaha dalam memperoleh kepastian pemanfaatan ruang.
“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka akan semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat. Apabila upaya kita untuk mempercepat RDTR ini kita lakukan, akan semakin meningkatkan secara eksponensial terhadap penerbitan KKPR dan kemudahan izin berusaha di negara kita,” jelasnya.
Target 1.703 RDTR
Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian 1.703 RDTR dalam kurun waktu 2026-2028.
Untuk 2026, Kementerian ATR/BPN menargetkan penyelesaian 500 RDTR. Dari target tersebut, kolaborasi dengan perguruan tinggi diarahkan untuk menggarap 62 paket dengan volume 145 RDTR yang tersebar di 18 provinsi.
Wilayah yang menjadi konsentrasi penyusunan RDTR melalui kerja sama tersebut antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.
Suyus mengatakan pihaknya telah mengirimkan permintaan kesediaan kerja sama kepada 40 perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sebanyak 38 perguruan tinggi telah menyatakan kesediaannya untuk terlibat.
“Total perguruan tinggi yang telah menyampaikan kesediaan kembali adalah total 38, dengan rincian 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah ini akan dilakukan pembentukan tim pelaksana yang berisi para ahli,” kata Suyus.
Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi diharapkan dapat memperluas kapasitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat proses penyusunan RDTR di berbagai daerah.
Rakor tersebut diikuti perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah di Indonesia secara daring.
Hadir secara langsung Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Dony Erwan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang. (ar/ck)