LAMANINDO.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima kunjungan delegasi Kementerian Kehakiman Timor Leste untuk berbagi pengetahuan mengenai tata kelola administrasi pertanahan. Pertemuan ini sekaligus menjadi ajang penjajakan kerja sama penguatan kapasitas kelembagaan antara kedua negara.
Kunjungan Vice-Minister for Institutional Strengthening Ministry of Justice Timor Leste, Paulo Remedios tersebut diterima langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Ossy dalam keterangannya.
Dalam pertemuan itu, Ossy memaparkan tugas utama Kementerian ATR/BPN dalam mengelola urusan agraria, administrasi pertanahan, hingga penataan ruang. Sesuai amanat Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, fokus utama kementerian saat ini adalah menuntaskan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.
Ossy menjelaskan kepada delegasi Timor Leste bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia bertumpu pada dua pilar utama, yakni:
- Pendaftaran tanah untuk pertama kali: Proses pendataan dan penerbitan hak atas bidang tanah yang belum terdaftar.
- Pemeliharaan data pendaftaran tanah: Pembaruan data fisik maupun yuridis ketika terjadi perubahan kepemilikan atau hak atas tanah.
Menurutnya, sistem administrasi yang tertib merupakan fondasi mutlak untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat. Pengalaman Indonesia membangun sistem tersebut dinilai bisa menjadi referensi bagi Timor Leste.
“Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” imbuh Ossy.
Selain aspek kelembagaan, delegasi Timor Leste juga menyoroti persoalan teknis terkait penyertipikatan dan pendataan dokumen pertanahan.
Menjawab hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Asnaedi memaparkan mekanisme pendataan ulang sertipikat tanah yang terbit sebelum tahun 1997. Ia juga merinci skema berbagai jenis hak atas tanah yang berlaku di Indonesia, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Paulo Remedios, yang hadir didampingi Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia Roberto Sarmento de Oliveira Soares, mengapresiasi keterbukaan informasi dari jajaran ATR/BPN. Meski memiliki kerangka regulasi yang berbeda, ia berharap pengalaman Indonesia dapat menjadi rujukan pengembangan tata kelola pertanahan di negaranya.
Ia juga berharap komunikasi dan koordinasi antar-kedua negara dapat terus berlanjut untuk mematangkan peluang kerja sama, khususnya di bidang penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan.(mw/fa)