LAMANINDO.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan strategis dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas). Masukan ini menjadi bahan evaluasi bagi ATR/BPN untuk memperkuat tata kelola pertanahan dan tata ruang yang mengedepankan aspek hukum serta hak asasi manusia (HAM).
Dokumen rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bersama Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan kepada Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Adapun dua poin rekomendasi yang diterima Kementerian ATR/BPN meliputi Tata Kelola Diaspora Indonesia yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berbasis Jejaring, serta Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Ossy menyambut positif langkah Kemenko Kumham Imipas tersebut. Ia menilai penyelarasan aspek hukum dan HAM sangat krusial dalam setiap perumusan kebijakan di kementerian dan lembaga.
“Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, terutama di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Ossy usai menerima dokumen rekomendasi di Jakarta, Selasa (17/11).
“Rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan ini sangat positif, berupaya agar seluruh kementerian dalam mengeluarkan kebijakannya juga tidak terlepas dari aspek hukum hak asasi manusia,” sambungnya.
Sepanjang tahun 2026, Kemenko Kumham Imipas tercatat telah menyusun dan menyerahkan rekomendasi kebijakan strategis kepada 50 kementerian/lembaga. Seluruh dokumen disusun berdasarkan pemetaan masalah yang teridentifikasi, didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menawarkan solusi konkret yang dapat dieksekusi bersama.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa keberhasilan sebuah rekomendasi tidak diukur dari tebalnya dokumen maupun intensitas rapat, melainkan dari dampak nyata dalam penyelesaian masalah di lapangan.
“Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjang naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang,” pungkas Yusril. (mw/yz)
