LAMANINDO.COM–Dalam upaya mendorong percepatan legalisasi aset tanah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 875 sertifikat tanah kepada berbagai pihak di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini berlangsung dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (7/5/2025).
Penyerahan sertifikat ini merupakan langkah simbolis untuk menandai percepatan program pendaftaran tanah di wilayah Sumatera Utara. Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Nusron menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses sertifikasi tanah. “Kami menargetkan dalam empat tahun ke depan, setidaknya 70% bidang tanah di Sumut sudah terdaftar dan bersertifikat. Saat ini, progresnya baru mencapai 46%,” ujarnya.
Dari 875 sertifikat yang diserahkan, tercatat 215 milik Pemerintah Provinsi, 314 untuk aset Kabupaten/Kota, 64 milik Pemerintah Desa, 18 milik gereja, satu milik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan 61 untuk tanah wakaf.
Rektor UIN Sumatera Utara, Nurhayati, menyampaikan apresiasinya atas legalisasi aset tanah kampus mereka di Serdang Bedagai. Ia menilai keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antar lembaga. “Kerja keras seluruh pihak, terutama tim BPN, patut diapresiasi. Aset kami kini terlindungi secara hukum,” ungkapnya.
Selain penyerahan sertifikat, acara juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara sejumlah kantor pertanahan di Sumut dan pemerintah daerah setempat, guna memperkuat koordinasi dan efisiensi tata kelola lahan.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan ini sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, termasuk Plt. Dirjen Tata Ruang Reny Windyawati, Dirjen Survei dan Pemetaan Virgo Eresta Jaya, dan Kepala Kanwil BPN Sumut Sri Pranoto. Gubernur Sumut Bobby Nasution beserta jajaran kepala daerah dan Forkopimda juga hadir dalam agenda tersebut.