Selasa , 24- Juni - 2025
BerandaDAERAHKendari76 Sertipikat Diserahkan, Menteri ATR/BPN Bahas Isu Pertanahan di Sultra

76 Sertipikat Diserahkan, Menteri ATR/BPN Bahas Isu Pertanahan di Sultra

LAMANINDO.COM–Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerukan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem administrasi pertanahan yang modern dan inklusif. Hal ini disampaikan saat Rapat Koordinasi Pertanahan dan Penataan Ruang bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, Rabu (28/05/2025).

Menurut Menteri Nusron, sistem pertanahan modern meliputi empat pilar utama: kepemilikan tanah (land tenure), nilai tanah (land value), pemanfaatan tanah (land use), dan pembangunan tanah (land development). Ia menekankan bahwa tantangan dalam pelaksanaannya akan lebih mudah dihadapi jika seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah, terlibat aktif.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi kunci suksesnya program ini,” ujar Nusron.

Sejauh ini, Menteri Nusron telah mengunjungi 15 provinsi dalam rangka memperkuat sinergi dalam program Reforma Agraria, pengadaan tanah, dan perencanaan tata ruang. Sulawesi Tenggara menjadi provinsi ke-16 yang dikunjunginya dalam rangkaian misi tersebut.

Ia menyoroti peran strategis kepala daerah yang secara ex-officio menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). “Tugas kementerian adalah menentukan objek tanah. Tapi yang menentukan siapa penerimanya adalah kepala daerah. Jadi harus ada tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Dalam kunjungan ini, Menteri Nusron juga menyerahkan sertipikat tanah untuk aset pemerintah daerah. Sebanyak 76 sertipikat diserahkan, terdiri dari 5 untuk Pemerintah Provinsi dan 71 untuk pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Selain itu, ia juga menyerahkan 10 sertipikat tanah wakaf untuk berbagai rumah ibadah, termasuk masjid, musala, gereja, dan pura.

Acara ini juga menjadi forum diskusi strategis terkait isu pertanahan dan tata ruang di Sulawesi Tenggara. Turut hadir dalam rakor ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra, Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana, serta jajaran pejabat pusat dan daerah lainnya.

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Populer

Kalau mau Copy, Baca AL-Fatihah 7X