LAMANINDO.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027 serta Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Pohon Kinerja), Senin (12/1/2026), di Hotel Sari Pacific, Jakarta. Kegiatan ini menegaskan pentingnya konsistensi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun perencanaan program agar selaras, efektif, dan berorientasi pada hasil.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan menekankan, proses sinkronisasi program tidak boleh dipandang sebagai formalitas semata. Menurutnya, perencanaan harus disusun secara terukur mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja.
“Saya berharap kegiatan ini berjalan dengan baik. Sinkronisasi usulan program Tahun 2027 perlu segera dilakukan meskipun saat ini masih awal Tahun 2026. Setiap satuan kerja harus menyusun perencanaan secara efektif dan efisien, sehingga menjadi arahan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan secara daring.
Dalam kesempatan tersebut, Dalu Agung juga memaparkan kinerja realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 yang telah mencapai 95,26 persen. Capaian ini dinilai menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup efektif, meskipun masih terdapat ruang perbaikan, khususnya pada optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2026, Kementerian ATR/BPN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp9,49 triliun. Namun, adanya kebijakan blokir anggaran sebesar Rp564 miliar menyebabkan pagu efektif menjadi Rp8,93 triliun. Adapun target PNBP Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3,24 triliun.
“Angka-angka ini dapat berubah setiap tahun, namun sumber utama penerimaan tetap berasal dari layanan pertanahan, tata ruang, dan layanan lainnya. Karena itu, seluruh proses harus berjalan dengan baik dan terkoordinasi,” tegasnya.
Terkait perencanaan Tahun 2027, Dalu Agung menyampaikan bahwa usulan program dari seluruh satuan kerja telah dialokasikan ke dalam tiga program utama. Target pendapatan Tahun 2027 direncanakan sebesar Rp3,285 triliun, dengan kontribusi layanan regional mencapai 99,7 persen. Hingga 9 Januari 2026, target pendapatan yang telah diinput oleh daerah tercatat sebesar Rp2,956 triliun.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa realisasi anggaran kementerian secara umum telah berada pada kategori optimal. Kendati demikian, ia menilai masih terdapat tantangan yang perlu dibenahi.
“Keterbatasan waktu dan belum optimalnya perhitungan sejak awal menjadi catatan penting. Oleh karena itu, pada Tahun 2026 kami akan memperkuat mitigasi risiko agar perencanaan dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih baik,” jelasnya.
Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya sebagai narasumber secara daring. Peserta kegiatan terdiri atas Kepala Bagian Program dari masing-masing direktorat jenderal serta Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia yang mengikuti kegiatan secara luring. (sg/fa/sr)